Perwakilan seniman dan budayawan Yogyakarta saat memberikan keterangan kepada pihak Ombudsman RI DIY mengenai akses dan transparansi Danais di Kantor Ombudsman DIY, Selasa (11/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Ombudsman RI Perwakilan DIY menerima aduan dari serikat warga yang terdiri dari seniman dan budayawan terkait sulitnya akses serta tidak adanya transparansi pengelolaan Dana Keistimewaan (Danais) sejak 2013. Aduan ini diajukan karena dinas atau instansi terkait dinilai tertutup mengenai rincian realisasi anggaran dan enggan memberikan tanggapan resmi atas permohonan informasi serta proposal kegiatan masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY, Muflihul Hadi, mengonfirmasi telah menerima keluhan dari para seniman dan budayawan tersebut. Ia menyampaikan banyak warga tidak mendapatkan kepastian saat mengajukan proposal, bahkan tidak diberi alasan secara tertulis ketika permohonan mereka tidak mendapatkan dana.
“Kami terima pengaduan itu, beberapa dokumen disusulkan terkait dengan syarat formil materil di Ombudsman terkait dengan laporan tersebut,” ujar Muflihul, Selasa (11/8/2026).
Muflihul menegaskan seluruh anggaran publik, seperti halnya APBD dan APBN, semestinya dibuka secara transparan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah DIY diharapkan dapat memberikan penjelasan yang jelas dan tidak menutup informasi, terlebih kepada para seniman dan budayawan.
Koordinator Serikat Warga, Sigit Sugito, menyatakan fakta di lapangan menunjukkan banyak masyarakat yang bingung mengenai cara mengakses Danais. Ia menyoroti lamanya proses di tingkat OPD dalam merespons proposal yang masuk.
“Jawaban di setiap OPD di pemerintah daerah kalau ada proposal masuk hari ini, artinya akan dapat anggaran dua tahun ke depan,” kata Sigit.
