jogjakini.com

Plataran Senopati menjadi referensi wisata kuliner baru ala night market di kawasan dekat Titik Nol Kilometer, tepatnya di depan Bank Indonesia.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto memaparkan soal alokasi BKK Danais 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi ramainya perbincangan mengenai film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam menyikapi isu yang diangkat dalam film tersebut agar tidak justru memunculkan konflik horizontal di tengah masyarakat, khususnya terkait kondisi sosial dan pembangunan di Papua.
Haedar menyebut, Indonesia perlu memulai kehidupan baru dengan membangun kerja sama antarseluruh lapisan masyarakat, termasuk di Papua. Ia menilai pendekatan konflik tidak akan mampu memobilisasi potensi masyarakat untuk menciptakan kemajuan bersama.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menanggapi polemik pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait dolar.

Gelaran prosesi Garebeg tahun sebelumnya di Kompleks Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta.

Ketujuh dosen itu berasal dari sejumlah fakultas berbeda. Tiga dosen berasal dari Fakultas Pertanian, dua dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), satu dosen dari Fakultas Teknologi Mineral dan Energi (FTME), serta satu dosen tamu dari perguruan tinggi lain.

oto bayi dalam kondisi diikat di tempat penitipan anak (daycare) Little Aresha yang berlokasi di Jalan Pakel Baru Utara, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Polemik pemutaran film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang berujung pelarangan dan pembubaran kegiatan nonton bareng turut mendapat perhatian dari Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM). Saat kunjungan kerja di Yogyakarta, Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, menegaskan masyarakat tidak boleh dilarang menonton film tersebut tanpa dasar hukum yang jelas.
Mugiyanto mengatakan, pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan sikap agar tidak ada pelarangan terhadap pemutaran film dokumenter tersebut. “Pak Menteri sudah mengatakan tidak boleh ada pelarangan nobar film Pesta Babi. Saya pikir ya sudah, sudah clear, disampaikan oleh Pak Menteri, Pak Menko juga sudah menyampaikan, dan seharusnya semua pihak mengikuti,” kata Mugiyanto, Selasa (19/5/2026).

Aksi yang digelar oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Rabu (20/5/2026) usai dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan dosen mencuat di media sosial X.