Ada Mobil TNI Terparkir di Lobi BNPB Saat OTT KPK, Punya Siapa?

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, merespons mengenai keberadaan sejumlah mobil berpelat TNI yang terparkir di lobi gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (13/10/2026) malam. Mobil-mobil itu kabarnya terlihat di tengah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di lingkungan lembaga tersebut.

Budi hanya menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut membantu proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ia menyebut sinergi antarlembaga menjadi bagian dari upaya pengungkapan perkara.

“Untuk pihak-pihak yang ikut membantu dalam proses ini tentu kami sampaikan terima kasih karena ini menjadi bentuk kerja sama yang positif, sinergi dalam proses suatu penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi,” kata Budi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Yogyakarta, Selasa malam.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 14 orang dari sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek. Mereka terdiri atas Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), pegawai atau tenaga ahli di lingkungan BNPB, serta pihak swasta.

Selain mengamankan sejumlah pihak, Budi menyampaikan tim KPK turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar Rp1,4 miliar. Sementara itu, emas yang disita terdiri atas emas batangan dan tabungan emas yang nilainya masih dihitung.

“Untuk jumlahnya masih proses hitung,” kata Budi.

Budi tak merinci OTT tersebut berkaitan dengan proyek apa. Hanya saja, dugaan tindak pidana korupsinya dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.

Hingga Selasa malam ini, KPK belum mengumumkan status hukum 14 orang yang diamankan. Mereka masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk mendalami keterkaitan masing-masing pihak dalam perkara tersebut. Termasuk konstruksi perkara dan pasal yang akan digunakan masih dibahas dalam gelar perkara di tingkat pimpinan.