Pojok Bulaksumur Bahas Kesiapan Kebijakan Indonesia dalam Hadapi Bencana

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pojok Bulaksumur kembali hadir di Universitas Gadjah Mada. Bertempat di selasar Gedung Pusat UGM, acara yang berlangsung pada Rabu (9/9/2026) ini membahas topik ‘Menghadapi Indonesia yang Rawan Bencana: Apakah Kebijakan-Kebijakan Kita Sudah Siap?’

Dalam acara ini, turut hadir tiga narasumber, yaitu Guru Besar Departemen Geologi dan Mantan Kepada BMKG, Prof Dwikorita Karnawati, pemerhati kebijakan terkait manajemen bencana, Dr Bevaola Kusumasari, serta pakar vulkanologi Prof Agung Harijoko. Para narasumber menyoroti kesiapan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, mulai dari erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, hingga bencana hidrometeorologi.

Agung menjelaskan untuk mitigasi gunung api, Indonesia memiliki sistem pemantauan yang dilakukan terutama terhadap gunung api tipe A, yakni gunung api yang tercatat pernah mengalami erupsi sejak tahun 1600. Dari sekitar 79 gunung api tipe A, pemantauan telah dilakukan secara intensif oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Menurutnya, sistem peringatan dini gunung api pada dasarnya bergantung pada kegiatan observasi dan pemantauan secara terus-menerus. Salah satu indikator utama adalah aktivitas kegempaan gunung api yang dipantau melalui pos-pos pengamatan.

“Pengamatan karena early warning system untuk gunung api itu dasarnya adalah monitoring dan itu sudah dilakukan,” jelas Agung.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi mengenai aktivitas gunung api juga telah diimplementasikan. PVMBG menyediakan informasi melalui media sosial serta platform MAGMA Indonesia yang dapat diakses masyarakat.

Namun demikian, persoalan muncul ketika masyarakat menerima informasi yang tidak terverifikasi atau hoaks mengenai aktivitas gunung api. Oleh karena itu, Agung menghimbau masyarakat agar selalu melakukan verifikasi kepada sumber resmi, terutama PVMBG, sebelum mempercayai dan menyebarkan informasi.

Sementara itu, Ola menyoroti persoalan kecepatan penyampaian informasi. Dalam situasi bencana, respon pemerintah dalam menyampaikan informasi seharusnya dapat dilakukan dalam hitungan detik. Menurutnya, koordinasi antar lembaga juga harus diperkuat melalui SOP bersama atau joint SOP, terutama dalam kondisi kritis dan darurat.

Sementara itu, Rita menjelaskan Indonesia memiliki karakteristik kebencanaan yang berbeda dengan beberapa negara lain. Selain memiliki wilayah yang luas dan kepadatan penduduk tinggi, Indonesia juga menghadapi berbagai jenis ancaman bencana yang dapat terjadi secara bersamaan.

Menurutnya, kemampuan Indonesia dalam mengembangkan sistem peringatan dini sebenarnya sudah cukup baik. Indonesia bahkan pernah dipercaya memimpin sistem peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia. Namun, peningkatan kompleksitas bencana harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sistem.

“Kalau kompleksitasnya semakin meningkat, frekuensinya semakin sering, sistem kita ini harus juga dilompatkan. Ini kayaknya belum seimbang,” ujar Rita.

Keseimbangan tersebut mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi. Ia mengingatkan bahwa teknologi canggih tidak akan mampu bekerja optimal tanpa anggaran pemeliharaan yang memadai.