Legislator Gerindra Dorong Desa Wisata Mandiri Tetap Dapat Dukungan Pemerintah

Jakarta –

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Rahmawati mendorong pemerintah tetap memberikan dukungan kepada desa wisata yang berhasil naik kelas hingga berstatus Desa Wisata Mandiri. Menurutnya, desa wisata yang berkembang perlu diperkuat agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain.

“Jangan sampai ketika desa wisata sudah mandiri, kemudian dukungan pemerintah justru berhenti. Justru ketika mereka sudah berhasil, harus kita dorong agar semakin kuat, berdaya saing, dan mampu menjadi contoh bagi desa wisata lainnya,” ujar Rahmawati saat menyerap aspirasi pengelola Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (12/9/2026).

Rahmawati menilai keberhasilan desa wisata melewati tahapan Rintisan, Berkembang, Maju hingga Mandiri harus diikuti kebijakan pemerintah yang berkelanjutan. Ia mendorong adanya indikator yang jelas, terukur, dan transparan dalam menentukan status desa wisata.

Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema insentif bagi desa yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola dan memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat. Dukungan tersebut tidak selalu harus diberikan dalam bentuk bantuan langsung.

Ia mengatakan pemerintah dapat memperkuat desa wisata melalui promosi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, perluasan akses pasar, digitalisasi, penguatan UMKM hingga kolaborasi dengan sektor ekonomi kreatif.

“Mandiri bukan berarti berjalan sendiri. Desa wisata tetap membutuhkan ekosistem dan kebijakan pemerintah agar keberhasilan yang sudah dibangun masyarakat dapat terus tumbuh,” tegasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Rahmawati juga menerima aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur pendukung di kawasan wisata Nglanggeran, salah satunya penerangan jalan. Rahmawati memastikan aspirasi para pengelola Desa Wisata Nglanggeran akan diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan dikawal melalui Komisi VII DPR RI.

“Kami di Komisi VII DPR RI akan meneruskan aspirasi ini kepada Kementerian Pariwisata. Prinsipnya, setiap aspirasi masyarakat yang kami serap harus ada tindak lanjutnya dan kita kawal agar menghasilkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya,” jelasnya.

Rahmawati menilai Desa Wisata Nglanggeran menjadi salah satu contoh keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Kehadiran desa wisata mampu menciptakan efek ekonomi yang lebih luas karena tidak hanya menggerakkan sektor pariwisata, tetapi juga UMKM, kuliner, kerajinan, homestay, transportasi hingga berbagai usaha masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pembangunan sektor pariwisata tetap menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi di kawasan wisata.

“Kita ingin pariwisata tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan manfaat ekonominya kembali sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ujar Rahmawati.

(eva/idh)