REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembubaran diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menuai sorotan.
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai peristiwa tersebut menjadi pengingat penting bahwa kampus harus tetap menjadi ruang dialog yang demokratis, tempat berbagai gagasan dipertemukan dan diuji melalui argumentasi.
Menurut Ayip, mahasiswa memiliki hak untuk mengkritik dan mempertanyakan kebijakan pemerintah secara tajam. Namun pada saat yang sama, narasumber juga perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pandangan dan kebijakannya.
“Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko itu awalnya dimaksudkan sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Ayip dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).
Ia menilai kehadiran ketiga pejabat negara tersebut di kampus sejatinya merupakan praktik demokrasi yang perlu diapresiasi. Selama ini, pejabat publik kerap mendapat kritik karena dianggap jauh dari masyarakat dan enggan hadir di ruang-ruang diskusi yang kritis.
Karena itu, menurut Ayip, kesediaan pejabat untuk datang langsung ke kampus, berdiskusi dengan mahasiswa, dan menerima kritik secara terbuka merupakan langkah positif yang semestinya didukung.
“Di sinilah letak paradoksnya. Selama ini pejabat sering dikritik karena dianggap jauh dari masyarakat, tidak mau datang ke kampus, hanya mau bicara di forum yang aman. Tetapi saat ada pejabat yang datang langsung ke kampus tanpa tedeng aling-aling, duduk berhadapan dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan terbuka terhadap kritik, forum justru berubah menjadi ruang penghakiman,” ujarnya.
Ayip berpandangan forum-forum dialog antara pemerintah dan mahasiswa perlu semakin sering dilakukan. Menurut dia, kampus memiliki peran penting sebagai ruang pengawasan publik terhadap kebijakan negara, sementara pemerintah perlu mendengar langsung aspirasi dan kritik dari kalangan akademik.
“Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung. Pejabat juga dapat mendengar persoalan yang mungkin tidak muncul dalam laporan birokrasi. Namun dialog hanya dapat berjalan apabila kedua pihak sama-sama siap,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak boleh menjadikan insiden di UGM sebagai alasan untuk mengurangi interaksi dengan kampus. Sebaliknya, mahasiswa juga perlu memastikan semangat kritik yang dibangun tidak berubah menjadi upaya menutup ruang diskusi.
Menurut Ayip, demokrasi membutuhkan ruang percakapan yang sehat, termasuk bagi pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda.
“Sudaryono, Nusron, dan Budiman telah menunjukkan satu hal penting, yaitu pejabat publik perlu hadir di ruang yang kritis. Langkah itu patut diapresiasi dan diperluas. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar dialog, tetapi lebih banyak dialog yang jujur, terbuka, dan beradab. Sebab kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumentasi, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan,” ujar Ayip.
