BKSPTIS: Favoritisme Menjalar ke TIngkat SMA/SMK, Perguruan Tinggi Swasta Kian Terpinggir

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Kebijakan pemerintah selama ini dinilai kurang memiliki keberpihakan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ketua umum Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Islam Swasta se-Indonesia (BKSPTIS), Fathul Wahid mengatakan praktik favoritisme saat ini juga sudah merambat hingga ke tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK).

Pengumuman kelulusan yang kerap menonjolkan persentase siswa masuk PTN secara tidak langsung menciptakan persepsi publik bahwa PTN pasti lebih berkualitas dan unggul. Akibatnya, PTS merasa dipinggirkan.

“Pendidikan di Indonesia itu belum setara. Meritokrasi itu penting, tetapi untuk yang sudah setara. Untuk PTS, terutama di daerah pinggiran, negara itu harus hadir dengan kebijakan afirmatif, bukan sekadar menyeragamkan standar,” ujar Fathul pada kegiatan Wicara Akademik Pendidikan Tinggi – Higher Education Roundtable bertema ‘PTS Mendidik Bangsa: Merefleksikan Kontribusi, Peluang, dan Tantangan’ di Kampus II Universitas Sanata Dharma, Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/9/2026).

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) 2016-202 dan 2022-2026 tersebut berencana menggalang dukungan luas melalui petisi publik berbasis Change.org. Langkah ini diambil agar suara aspirasi PTS dapat didengar lebih lantang oleh pembuat kebijakan dan mendorong perubahan signifikan di lapangan.

Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTKI) Johanes Eka Priyatna, memberikan contoh konkret regulasi yang merugikan PTS yang kontras dengan perlakuan terhadap Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

“(Universitas) Sanata Dharma pernah membuka Program Studi Kimia dan mendapat pendanaan dari Korea Selatan senilai Rp 20 miliar, tetapi prosesnya lebih dari tiga tahun. Sedangkan PTN bisa membuka program studi baru kapan saja tanpa adanya izin,” ujar Eka 

Kebijakan seperti itu dikhawatirkan menurunkan kualitas pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) nasional. Padahal, sejumlah PTS telah hadir jauh sebelum PTN berdiri. Menurut Johanes, regulasi yang ada dinilai lebih bersifat mengendalikan daripada memfasilitasi dan memberi ruang tumbuh bagi PTS.

Diskusi yang melibatkan perwakilan lintas sektor dari komunitas Kristen, Hindu, dan Buddha ini menyoroti berbagai kegelisahan terkait arah kebijakan serta perkembangan mutakhir PTS di Indonesia.

Diskusi yang dihadiri 20 perwakilan perguruan tinggi dari beberapa daerah di Indonesia tersebut bukan hanya untuk merespons penurunan minat mahasiswa untuk masuk PTS, tetapi juga dari keprihatinan serius terhadap kualitas SDM Indonesia. Para pimpinan perguruan tinggi menilai kebijakan tata kelola pendidikan tinggi saat ini tidak berjalan secara konsisten.

Akar permasalahan bermula dari keterbatasan anggaran negara untuk penyelenggaraan PTN yang disebut mendorong pemerintah memberikan kebijakan flekisbel kepada PTN agar bisa mengumpulkan dana dari masyarakat. Akibatnya penerimaan mahasiswa baru di PTN melonjak drastis dan melampaui kapasitas yang seharusnya.