Tuntut Setop MBG, Suara Ibu Indonesia Gelar Aksi Pukul Panci di Pusat Kota Yogyakarta

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Massa aksi yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia menggelar aksi Tolak Makanan Bergizi Gratis (MBG) di pusat kota Yogyakarta pada Selasa (8/9/2026). Aksi ini digelar sebagai bentuk aksi lanjutan setelah aksi sebelumnya yang berlangsung pada tahun 2025 lalu.

Massa mulai berkumpul di Tugu Golong Gilig sekitar pukul 15.00 dengan membawa alat-alat dapur seperti panci, sutil, dan sebagainya. Menurut salah satu penggerak Suara Ibu Indonesia, Kalis Mardiasih, alasan mereka membawa alat-alat dapur dalam aksi ini adalah sebagai bentuk protes dan kemarahan dari mereka yang ingin program ini dihentikan.

“Ini simbol ibu-ibu yang marah yang ketika dipukul akan nyaring dan semoga pengelola negara mendengarkan kemarahan ini,” katanya, Selasa.

Kalis juga menerangkan, alasan utama digelarnya aksi yang bertajuk ‘Jalan Sore Pukul Panci’ ini adalah keprihatinan mereka terhadap para korban MBG yang sejak tahun lalu hingga sekarang masih bertambah hingga menyentuh angka 43 ribu korban, mulai dari pelajar hingga ibu hamil. Menurutnya pelaksanaan MBG sampai saat ini masih berjalan kurang baik sehingga ia bersama massa lainnya menuntut pemerintah menghentikan program MBG.

“Jadi, semuanya bersifat sentralisasi dan sangat bernuansa militeristik dan ketika terjadi banyak pelanggaran, itu juga sangat bernuansa kekerasan dan teror di mana sekolah, guru, kepala sekolah, orang tua murid mengalami teror dan intimidasi untuk melaporkan apa yang mereka alami,” katanya.

Setelah berbaris dan doa bersama, massa mulai bergerak dari Tugu Golong Gilig sekitar pukul 15.30 sambil bersorak dan memukulkan panci. Selama long march, mereka juga bersorak kepada para pengguna jalan untuk membunyikan klakson sebagai tanda protes terhadap program MBG dan mendapat banyak atensi. Para peserta aksi berjalan melewati Jalan Sardjito, Jetis, dan berkumpul di Bundaran UGM.

Tempat tersebut menjadi media para peserta dalam menyampaikan orasi. Selain Kalis, beberapa perwakilan lain pun maju untuk menyampaikan aspirasinya. Turut hadir pula aktivis dari MBG Watch, Mieke Verawati, yang ikut mengkritik program ini. Ia mengecam sikap pemerintah yang dianggap abai terhadap puluhan ribu korban akibat keracunan MBG.

Berdasarkan pemantauan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), korban keracunan MBG menembus 43.838 orang di 36 provinsi. Data ini diverifikasi dari laporan medis puskesmas, RSUD, dan dinas kesehatan.

Sebanyak 28.103 korban tercatat pada 2025. Sementara 15.735 korban lainnya berderet sepanjang Januari hingga awal September 2026. Korban tak cuma pelajar dan guru, tetapi juga ibu dan anak balita penerima manfaat Posyandu.

Salah seorang peserta, Intan, mengutarakan pandangannya terkait MBG. Menurutnya, MBG hanya sekadar bisnis tanpa mempertimbangkan skema yang lainnya, mulai dari distribusi, sasaran, distribusi, hingga kebersihan makanannya. Ia juga sangat marah dan prihatin terhadap nasib anak-anak serta kasus keracunan yang menurutnya sudah dianggap biasa.

“Jadi, kami di sini untuk menyuarakan bahwa pemerintah jangan menutup telinga, jangan menutup mata. Ada banyak sekali kasus yang terjadi akibat MBG ini,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dewi, seorang Ibu dari Sleman. Ia merasa bahwa pemerintah terkesan memaksakan proyek ini sampai harus mengorbankan kebijakan-kebijakan lain yang seharusnya lebih penting. Sebagai ibu, ia juga khawatir jika banyak ibu-ibu di luar sana yang harus menanggung anaknya jika menjadi korban keracunan akibat MBG.

“Saya juga merasakan ya, merasakan bagaimana kalau ibu lainnya yang harus melihat anaknya keracunan atau bahkan mungkin juga terancam keracunan di lain kesempatan,” katanya.

Aksi ini berlangsung secara damai dan tertib. Para peserta aksi kemudian membubarkan diri sejak pukul 17.30 WIB. Adapun beberapa tuntutan yang turut disampaikan pada aksi ini di antaranya adalah

1. Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan dananya untuk mitigasi serta penanganan bencana hingga tuntas.

2. Menghentikan segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, terutama yang menyuarakan kritik dan protes terhadap MBG.

3. Menghentikan upaya membenturkan konflik horizontal sebagai alat meredam protes masyarakat.