REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal belakangan menjadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menilai langkah tersebut dapat dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat yang berkembang melalui berbagai isu.
Sultan mengatakan, pemasangan pagar tinggi diawali di sejumlah mal di Jakarta itu turut membentuk persepsi masyarakat mengenai kondisi keamanan suatu daerah. Namun, ia mengaku tidak dapat menilai apakah langkah tersebut berlebihan atau tidak karena tidak mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi di Jakarta.
“Ya sebetulnya kan kekhawatiran masyarakat aja. Itu kan terus dalam bentuk isu. Mal di Jakarta dikasih pagar tinggi kan begitu. Itu berlebih atau tidak berlebih saya tidak tahu kondisi Jakarta,” kata Sultan, Selasa (5/8/2026).
Menurut Sultan, rasa aman dan nyaman menjadi faktor penting dalam membangun persepsi masyarakat terhadap kondisi suatu daerah. Ia juga sempat menyinggung adanya kekhawatiran yang berkaitan dengan isu penjarahan yang sebelumnya juga pernah terjadi.
“Yang penting itu kan menumbuhkan persepsi juga bisa berbeda bahwa daerah atau khususnya Jakarta itu dia merasa aman, nyaman, kan juga ada masalah sendiri gitu. Sepertinya aparat tidak mampu, karena pengalaman sebelumnya ada penjarahan, kira-kira kan gitu,” ujarnya.
Sultan menekankan, pemerintah daerah perlu mengkonsolidasikan seluruh potensi yang ada agar peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat tidak terjadi. Jika situasi tetap kondusif, menurutnya, kekhawatiran masyarakat akan berkurang sehingga kebutuhan untuk memperketat pengamanan, termasuk dengan meninggikan pagar, juga dapat menurun.
“Sekarang bagaimana daerah sendiri bisa mengkonsolidasikan potensi itu tidak terjadi. Kan hal-hal seperti itu yang harus dilakukan. Jadi masyarakat merasa aman dan nyaman yang akhirnya kemauan untuk meninggikan pagar juga pemahaman turun. Iki nek ra percoyo ya (pagarnya) soyo dhuwur (ini kalau tidak percaya, pagarnya semakin tinggi),” katanya.
Terkait langkah pemerintah termasuk di DIY, Sultan menyebut tidak ada imbauan khusus yang dikeluarkan. Namun, pemerintah telah menyiapkan instruksi bagi pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, agar aparat dan pemerintah daerah ikut bertanggung jawab dalam menjaga keamanan.
Sultan menegaskan seluruh daerah memiliki tanggung jawab yang sama. Ia berharap proses demokrasi tetap berjalan tanpa diwarnai tindakan perusakan terhadap fasilitas publik maupun masyarakat.
“Ya semuanya, instruksi itu ada semua. Kita juga punya harapan bagaimana demokrasi diperbolehkan, silakan asal ada ketentuan yang berlaku, tapi juga bisa menjaga diri untuk tidak melakukan perusakan terhadap fasilitas publik maupun warga masyarakat yang lain. Demokrasi ya silakan,” ucapnya.
