REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Rentetan dugaan kasus korupsi yang terus bermunculan belakangan ini menjadi sorotan berbagai kalangan. Mulai dari kasus yang menyeret pemerintah daerah hingga dugaan keterlibatan aparat penegak hukum, sederet perkara tersebut dinilai semakin menggerus kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa korupsi telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Ia bahkan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran langsung dalam mengkoordinasikan seluruh lembaga negara untuk menjalankan perang melawan korupsi secara terpadu.
“Korupsi sudah berada pada tahap gawat darurat. Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memimpin langsung pemberantasan korupsi melalui institusi-institusi yang telah dibentuk negara,” kata Haedar di sela pertemuan dengan Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) di Yogyakarta.
Haedar mengatakan, korupsi kini menjadi persoalan besar bangsa yang sejajar dengan kemiskinan dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui langkah yang terstruktur, masif, dan sistemik.
Ia menilai berbagai dugaan kasus korupsi yang belakangan mencuat seperti temuan emas batangan seberat 74 kilogram dan uang ratusan miliar di Sentul, termasuk perkara yang menyeret oknum aparat penegak hukum, merupakan alarm bagi seluruh institusi negara. Menurutnya, tidak boleh ada lembaga yang merasa kebal terhadap proses hukum.
“Meski demikian, seluruh proses tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah dan dibuktikan melalui mekanisme hukum,” ujarnya.
Haedar juga mengapresiasi langkah aparat yang berani mengusut dugaan korupsi di lingkungan penegak hukum. Baginya, keberanian tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum. Ia mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan seruan moral ataupun pendekatan keagamaan.
“Tidak cukup hanya mengajak dan mengajak. Bahkan kekuatan agama pun ada batasnya ketika berhadapan dengan persoalan yang sudah terstruktur di dalam sistem,” katanya.
Oleh karena itu, Haedar mendesak seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, BPK hingga lembaga pengawasan lainnya, bekerja dalam satu irama. Ia juga meminta seluruh kementerian dan lembaga negara mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan bangsa. Menurutnya, perbedaan pandangan antar lembaga merupakan hal yang wajar. Namun, kondisi tersebut tidak boleh menghambat agenda besar pemberantasan korupsi.
“Korupsi yang sudah masif ini harus dikeroyok bersama-sama dalam satu sistem dan orkestra yang kuat. Hanya lewat sistem kita bisa memberantas korupsi,” ungkapnya.
Di sisi lain, Haedar juga mengajak masyarakat sipil, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, perang melawan korupsi merupakan pekerjaan jangka panjang yang justru harus dipercepat. “Pemberantasan korupsi adalah pekerjaan jangka panjang. Tetapi tidak boleh ada perlambatan. Yang harus ada justru akselerasi atau percepatan agar Indonesia benar-benar memiliki pemerintahan yang bersih,” ujarnya,
