Respons Pemerintah-Keraton Yogya soal Pungli di Alun-alun Kidul

Jakarta, CNN Indonesia —

Pemerintah DIY Yogyakarta buka suara soal dugaan pungutan liar (pungli) terhadap pemilik restoran food truck di Alun-alun Kidul Yogyakarta yang sempat viral di media sosial.

Wakil Wali Kota (Wawali) Yogyakarta Wawan Harmawan meminta kepolisian mengusut dugaan pungli tersebut.

“Kita lihat nanti di kepolisian, kan wewenangnya kepolisian itu. Tadi saya sudah koordinasi juga dengan kepolisian, melihat potensi-potensi (pelanggaran hukum),” kata Wawan saat ditemui di kawasan Alun-alun Kidul Yogyakarta, Jumat (18/9) malam.

Sementara itu, terpisah, Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Condrokirono, mengatakan pihak Keraton Yogyakarta telah memberikan izin untuk kegiatan food truck tersebut sesuai dengan ketentuan.

“Mengenai pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta,” ucap GKR Condrokirono seperti dikutip dari Instagram humasjogja.

Jangan diviralkan dulu

Pantauan detikJogja, Wawan beserta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan tinjauan langsung ke kawasan Alkid Yogya malam ini terkait viral food truck resto sambat kena pungli.

Wawan juga menuturkan sebaiknya setiap pihak yang memiliki keluhan terhadap fasilitas publik harus dikonfirmasi ke pihak berwenang terlebih dahulu, tidak boleh langsung diviralkan di media sosial.

“Ya saya kira apa yang disampaikan Keraton, komitmennya, sangat betul sekali. Memang kalau tugas dari pihak berwenang untuk menanyakan lebih lanjut, lebih detail, informasi konkretnya seperti apa,” ujar Wawan.

“Sebetulnya lihat sesuatu hal itu kan tidak boleh langsung diviralkan, jadi semuanya harus dikonfirmasi, jadi semuanya biar clear. Itu yang kami harapkan, jadi semua enak, nyaman, tidak semuanya niat untuk memviralkan suatu hal yang belum tentu semuanya benar,” imbuh dia.

Disinggung soal upaya agar kejadian serupa tak terulang lagi, Wawan mengatakan pihaknya akan mengundang pihak-pihak terkait untuk duduk bersama.

“Ya tentu kami akan coba undang untuk pihak-pihak ini semuanya, dan ini tidak hanya berlaku di Alun-Alun Selatan saja. Jadi semuanya akan kita kondisikan supaya tidak terjadi terulang di tempat-tempat yang lain juga,” ucap dia.

Awal mula viral

Diberitakan sebelumnya, sebuah video berisi sambatan pemilik restoran yang membuka food truck di Alun-alun Kidul (Alkid) Yogyakarta viral di media sosial. Pemilik food truck itu mengungkap kena pungli parkir hingga Rp1 juta per hari dan juga jatah makan untuk preman dan polisi.

Video itu diunggah akun TikTok @dyahfardisa. Sedianya food truck itu bakal dia buka pada 16-20 September 2026, namun hanya bertahan sehari. Alasannya, dia mengaku terkena pungli oleh pihak berbagai pihak meski sudah mengantongi izin resmi ke Keraton Yogyakarta.

“Tak pikir rampung wes di situ aja, ternyata ora e ges, punglinya banyak, opo disebut nek ora pungli. Kita bayar parkir Rp1 juta per hari, total Rp5 juta, itu aja sudah nego tadinya tukang parkir minta sehari Rp2,5 juta, total Rp12,5 juta, ini parkir trucknya ya,” paparnya dalam unggahan itu dilihat detikJogja, Jumat (18/9).

Tidak berhenti di situ, ia mengaku diminta menyediakan makan untuk preman dan polisi yang berjaga. Pemilik restoran ini juga mengaku harus merogoh kocek lagi untuk mendapatkan akses listrik.

“Kita diminta untuk ngasih makan ke-10 preman atau tukang parkir. Kita juga ditelepon oleh pihak kepolisian, ‘Mas ini saya kirimkan 3 polisi untuk ke sana tolong dirumat makannya’. Kita ngirim makan juga buat polisi,” ujarnya.

“Kita ada kebutuhan nyolokin listrik, bikin nasi segala macam, di situ gak dikasih. Katanya, kalau nyolokin listrik ada tambahan biaya lagi,” sambungnya.

Terpisah, Ps Kasi Humas Polresta Yogyakarta, Iptu Dani Hasan menjelaskan Kapolresta Yogyakarta telah memberi instruksi langsung untuk mengusut kejadian ini. Baik terkait dugaan pungli parkir hingga adanya anggota polisi yang disebut meminta jatah makan.

“Saat ini Unit Reskrim dan fungsi Propam sudah turun ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan verifikasi secara menyeluruh, dan saat ini prosesnya sedang berjalan,” jelas Dani saat ditemui di Mapolsek Gondomanan, hari ini.

“Jika nanti ditemukan adanya pelanggaran hukum atau pelanggaran SOP dari anggota, akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambungnya.

Baca selengkapnya di sini.

(rds)