Yogyakarta, CNN Indonesia —
Massa mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menyebut acara diskusi kopdar yang menghadirkan tiga pejabat negara di Joglo GIK UGM dan mereka geruduk pada Senin (15/6) malam, bukan forum ‘genuine‘.
Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama yang dibacakan di selasar Balairung, UGM, Sleman, Rabu (17/6) sore. Isinya, termasuk penjelasan aksi mereka menggeruduk forum Kopdar Bareng Mas Dar di GIK.
Sebagai informasi, acara diskusi kopdar tersebut diisi oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Forum malam itu bertemakan ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pernyataannya, mereka menegaskan bahwa aksi di GIK adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan para mahasiswa terhadap pemerintah yang berulang kali secara jelas menindas rakyat.
Mengetahui akan diselenggarakannya acara tersebut, termasuk daftar pejabat hadir dan media-media pendukungnya, para mahasiswa yang merasa muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam.
“Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi,” bunyi pernyataan tersebut yang dibacakan, Rabu sore.
Menurut mereka, acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata cuma ajang pamer pencapaian pemerintah, dengan porsi bicara timpang guna menghasilkan korespondensi yang substantif.
“Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu: rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan,” ungkap mereka.
“Setelah kekerasan yang dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami? Kekerasan yang terus berulang dan kian membuat kami muak adalah bukti bahwa logika “oknum” tak lagi dapat dibenarkan,” sambungnya.
Mereka menilai kemarahan yang meledak dalam forum tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Dalam pernyataannya, mahasiswa menyebut rentetan kekerasan yang terjadi merupakan hasil dari kebobrokan struktural yang terus dipelihara rezim.
Mereka mencontohkan sejumlah kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengorbankan anggaran pendidikan, proyek food estate yang disebut menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua, hingga revisi UU TNI dan RUU Polri yang dianggap memperluas okupasi negara terhadap ruang sipil.
Mahasiswa UGM juga menegaskan bahwa mereka tidak pernah menolak dialog maupun diskusi. Namun, mereka mempertanyakan bagaimana diskusi yang substantif, solutif, dan setara dapat terwujud ketika dilakukan bersama pejabat pemerintah yang menurut mereka tidak dapat dipercaya dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.
Karena itu, mereka menilai forum yang digelar di GIK tidak memenuhi syarat sebagai ruang dialog yang setara dan terbuka. Kemarahan massa aksi, menurut mereka, juga dipicu oleh berbagai persoalan ekonomi yang terjadi belakangan ini.
Mereka menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah, membengkaknya defisit APBN, serta menyempitnya ruang fiskal yang berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Selain itu, mereka menyinggung kenaikan harga Pertamax yang dinilai berpotensi memperbesar tekanan fiskal melalui peningkatan beban subsidi energi. Di saat yang sama, mahasiswa menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurut mereka semakin memperburuk kondisi masyarakat.
Mereka menyebut puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025, sementara berbagai sektor industri berada dalam tekanan. Kondisi tersebut, menurut mereka, membuat banyak masyarakat hanya berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah ketidakpastian ekonomi.
Mereka juga mengkritik besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pertahanan dan keamanan. Menurut mahasiswa, anggaran ratusan triliun rupiah yang diterima Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan BNN menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk memperluas hegemoni melalui alat-alat keamanan negara.
Mereka turut menyinggung rencana pembentukan batalyon Komcad di setiap kabupaten dan kota yang dinilai sebagai bagian dari proses militerisasi ruang publik.
Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa turut menyoroti berbagai persoalan demokrasi dan hak asasi manusia.
Mereka mempertanyakan penegakan HAM, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah dengan menyinggung sejumlah kasus kekerasan aparat, dugaan extrajudicial killing, pembatasan ruang sipil, hingga kriminalisasi terhadap aktivis.
Mereka juga menyoroti situasi di Papua dan menilai pemerintah selama ini gagal menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai tudingan pelanggaran yang terjadi di wilayah tersebut.
Tuntutan mahasiswa dan desakan ke rektor UGM
Karena itu, mahasiswa menantang pemerintah untuk membuktikan komitmennya terhadap demokrasi melalui langkah-langkah konkret.
Mereka menuntut pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti kepada pihak-pihak yang dikriminalisasi, tidak lagi membatasi demonstrasi, menarik militer dari ruang sipil serta mencabut UU TNI dan UU Polri, dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis.
Menurut mereka, pemenuhan tuntutan tersebut menjadi ukuran nyata apakah pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat atau tidak.
“Jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sudah jelas bagi kami bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mau,” kata mereka.
Selain ditujukan kepada pemerintah, pernyataan sikap itu juga berisi desakan kepada Rektor UGM Ova Emilia. Mahasiswa meminta Ova sebagai representasi UGM menunjukkan sikap dan keberpihakan terhadap fakta-fakta yang mereka paparkan.
“Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan prabowo-gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat dan tegaskan bahwa UGM sebagai institusi secara penuh mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas,” kata mahasiswa.
Sebagai penutup, mahasiswa menyatakan dukungan terhadap berbagai perjuangan masyarakat yang tengah memperjuangkan hak-haknya. Mereka memekikkan seruan solidaritas kepada petani, buruh, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok-kelompok masyarakat lain yang dinilai terus memperjuangkan keadilan.
(dal/kum/dal)
Add
as a preferred
source on Google
