Jakarta, 23 September 2026 – Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN)
menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) bertajuk “Strategi
Percepatan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Terdepan,
Terluar, dan Tertinggal (3T)” yang berlangsung di Hotel Horison Ultima
Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).
Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan,
dan Pelayanan Publik BSKDN Kemendagri, Dr. TR. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si.,
selaku Ketua Pelaksana kegiatan, menegaskan urgensi pelaksanaan forum ini dalam
merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (policy brief) yang
konkret untuk disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri.
Dalam laporan dan arahannya, Dr. TR. Fahsul Falah menyoroti
bahwa penyelenggaraan Program MBG di wilayah 3T membutuhkan perlakuan dan
strategi khusus yang tidak dapat disamakan dengan daerah non-3T maupun
diseragamkan antarwilayah 3T.
“Daerah 3T menghadapi tantangan geografis dan
struktural yang kompleks, mulai dari tingginya angka stunting, keterbatasan
infrastruktur transportasi, listrik, air bersih, hingga lemahnya rantai pasok
logistik yang memicu tingginya harga bahan pangan pokok. Oleh karena itu, BSKDN
mendorong penerapan prinsip adaptif—yang responsif terhadap kondisi
geografis dan sosial setempat—serta inklusif, yaitu memastikan seluruh
pemangku kepentingan dan masyarakat lokal terlibat aktif mulai dari perencanaan
hingga pelaksanaan,” ujar Dr. TR. Fahsul Falah.
Lebih lanjut, Dr. TR. Fahsul Falah mengungkapkan bahwa
berdasarkan data awal, ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di
daerah tertinggal baru mencapai 10,78% dari jumlah ideal. Kesenjangan ini harus
segera ditangani melalui kolaborasi lintas sektor serta pemetaan model layanan
adaptif, seperti pemanfaatan SPPG semi-permanen di daerah pegunungan, armada
laut khusus untuk wilayah kepulauan, hingga pendekatan berbasis masyarakat adat
di daerah pedalaman.
Kegiatan yang dibuka dengan arahan Kepala BSKDN Kemendagri,
Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd, ini menghadirkan jajaran narasumber dan pakar
lintas kementerian, lembaga, serta akademisi, antara lain:
– Irhamna
– Tenaga Ahli Madya Kedeputian III Bidang Perekonomian, Kantor Staf
Presiden (KSP);
– Drs.
Samsul Widodo, M.A. – Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
– Ranto,
S.P., M.AP. – Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III, Badan
Gizi Nasional (BGN);
– Dr.
Bakri Siddiq, S.E., M.Si. – Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan,
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP);
– Sastrodirjo
– Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan;
– Gatot
Tri Laksono, S.Pd., M.Si. – Pakar Pemerintahan dari Rumah Kreasi
Indonesia Hebat (RKIH);
– Ferry
Bayu Nirwono – CEO VRITIMES;
– Tias
Ade Putra – Chief Executive Officer PT. Agriva Teknologi Nusantara
(DESAPEDIA);
– Rifqi
Maulana, S.H. – Kepala Bidang Komunikasi Digital, DPN Perhimpunan
Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).
Diskusi aktual ini mengupas berbagai isu krusial, mencakup
penguatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) MBG di daerah 3T, skema dukungan
pembiayaan dan kapasitas fiskal daerah, pemanfaatan BUMDes dan komoditas pangan
lokal dalam rantai pasok, hingga strategi komunikasi publik dan pengawasan
partisipatif masyarakat.
Seluruh masukan dan gagasan strategis dari para narasumber
dirumuskan oleh tim BSKDN Kemendagri sebagai bahan utama penyusunan Policy
Brief “Strategi Percepatan Implementasi Program MBG di Daerah 3T”
yang akan diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri guna memperkuat sinergi pusat
dan daerah.
