Pemkot Yogyakarta Temukan 250 Mahasiswa Keluarga Kurang Mampu untuk Dibantu

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menemukan sekitar 250 mahasiswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah. Mereka berpotensi menerima bantuan melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana. 

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program tersebut disiapkan untuk memperluas akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi warga yang terkendala biaya. Pemkot sebelumnya telah mengalokasikan anggaran, tetapi serapannya belum optimal sehingga pemerintah melakukan penyisiran data mahasiswa dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan rendah.

“Kemarin kita alokasikan anggaran, kemudian anggaran itu hampir tidak terserap. Maka kemudian saya suruh cari data orang-orang di Kota Yogyakarta yang kuliah tapi desilnya rendah,” ujar Hasto dalam pemaparan sosialisasi program JPD Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana di Ruang Utama Atas (Bima), Balai Kota Yogyakarta, Senin (21/9/2026).

Dari penyisiran tersebut, ditemukan sekitar 250 mahasiswa. Hasto meminta para lurah melakukan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan data calon penerima sekaligus mencari warga lain yang memiliki potensi kuliah tetapi terkendala kemampuan ekonomi.

Program tersebut memberikan bantuan Rp 6 juta per semester untuk setiap mahasiswa. Sebanyak Rp 5 juta dialokasikan untuk mendukung biaya operasional kuliah, sedangkan Rp 1 juta diberikan kepada mahasiswa selama menjalani pendidikan. Hasto menyebut jumlah penerima masih berpeluang bertambah apabila anggaran dan kebutuhan masyarakat memungkinkan.

“Kalau nanti anggarannya ada, mungkin bisa mempertimbangkan jumlah mahasiswa di tahun-tahun yang akan datang, apabila memang animo masyarakat cukup besar dan memang banyak yang membutuhkan,” katanya.

Hasto mengatakan penerima program tidak terbatas pada warga yang tidak bekerja. Warga yang telah lulus SMA atau SMK dan harus bekerja sambil kuliah juga dapat menjadi sasaran apabila memenuhi kriteria bantuan.

“Kalau dia sudah lulus SLTA, apa salahnya kalau kita bantu kuliah kalau memang dia tidak mampu karena anggaran sudah disediakan,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, Hasto juga menjelaskan kebijakan pendidikan Pemkot Yogyakarta dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Menurutnya, akses pendidikan SD dan SMP relatif telah mendapat perhatian pemerintah. Pada jenjang SMP, tingginya minat terhadap sekolah negeri bahkan membuat daya tampung sejumlah program terbatas.

Hasto juga menyoroti kondisi warga yang tidak mampu masuk sekolah swasta tetapi tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, kondisi tersebut jangan sampai membuat anak terpaksa memilih pendidikan kesetaraan karena persoalan biaya.

“Jangan sampai ada orang gara-gara tidak mampu masuk swasta dan di negeri tidak diterima, akhirnya dia harus sekolah persamaan,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, menyampaikan bahwa program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana juga berkaitan dengan pembenahan data penerima bantuan sosial. Pemkot Yogyakarta dalam dua tahun terakhir menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), setelah sebelumnya menggunakan sistem pendataan sendiri.

Perubahan basis data tersebut turut berdampak pada realisasi anggaran perlindungan sosial. Sekda menyebut anggaran yang sebelumnya berada di kisaran Rp 22 miliar hingga Rp 23 miliar per tahun, pada 2025 terealisasi sekitar Rp 11 miliar.

“Kalau secara rata-rata per tahun kita di atas Rp 20 miliar, sekitar Rp 22–23 miliar. Tapi dalam dua tahun terakhir ini, terutama 2025 dan 2026, realisasinya mungkin hanya separuhnya. 2025 hanya Rp 11 miliar,” ujar Sekda.

Menurut Sekda, pembenahan data masih diperlukan agar terdapat kesesuaian antara basis data pemerintah dan kondisi masyarakat di lapangan. Hal tersebut juga menjadi bagian dari upaya memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran.

Ia mengatakan pendidikan menjadi salah satu cara untuk membantu memutus persoalan ekonomi keluarga. Pendidikan yang lebih tinggi dinilai dapat membuka akses kesempatan kerja yang lebih luas.

“Kenapa perlu program Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana? Karena untuk memutus permasalahan ekonomi. Dengan asumsi kalau pendidikan semakin tinggi, akses kesempatan kerja juga lebih terbuka,” katanya.

Hasto menambahkan program tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan mempertahankan capaian indeks pembangunan manusia Kota Yogyakarta. Ia juga mengaitkannya dengan upaya memperkuat predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

“Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar harus ada tandanya. Jam belajarnya bagus, pendidikannya juga bagus,” ujar Hasto.

Selain mendata mahasiswa, Hasto meminta pemerintah kelurahan mulai memperhatikan warga berusia 15 hingga 25 tahun yang tidak sekolah, tidak kuliah, maupun tidak bekerja. Data tersebut dinilai penting untuk mengetahui warga muda yang membutuhkan perhatian pemerintah.