Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah subsidi untuk akad massal pada Desember 2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi, sebagai upaya memperluas pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan realisasi FLPP hingga akhir tahun.
Jakarta, 21 September 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan
Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin langsung rapat evaluasi dan
percepatan penyaluran rumah subsidi tahun 2026 di Kantor BP Tapera, Jakarta,
Senin (21/9). Rapat tersebut dihadiri Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho,
Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta
jajaran terkait untuk membahas strategi percepatan realisasi Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga akhir tahun.
Hingga 21 September 2026, realisasi penyaluran FLPP tercatat
mencapai 154.034 unit atau sekitar 44 persen dari target 350.000 unit rumah
pada tahun ini. Capaian tersebut menjadi perhatian dalam rapat, mengingat masih
terdapat selisih yang perlu dikejar dalam waktu sekitar tiga bulan menjelang
akhir tahun.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyoroti
perlunya pembenahan kinerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
BP Tapera untuk mendukung percepatan realisasi. Ia juga mendorong BP Tapera
agar terus berinovasi dan menghadirkan terobosan yang mampu menjawab berbagai
tantangan penyaluran rumah subsidi.
“Dengan sisa waktu hingga akhir tahun, BP Tapera harus
melakukan evaluasi dan pembenahan secara menyeluruh, terutama dalam
meningkatkan kualitas SDM. Saya ingin jajaran BP Tapera mampu menghadirkan
inovasi, menyelesaikan berbagai hambatan, dan bekerja lebih optimal agar target
penyaluran rumah subsidi tahun 2026 dapat tercapai,” ujar Maruarar Sirait.
Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Komisioner BP Tapera
Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera terus mengakselerasi berbagai
langkah strategis, baik melalui penguatan koordinasi dengan pemangku
kepentingan maupun perluasan segmen hunian yang dapat dimanfaatkan masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR).
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah
menindaklanjuti Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 terkait rumah
susun subsidi. BP Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk
mengunggah produk hunian mereka ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kumpulan
Pengembang (SiKumbang), sehingga pilihan hunian subsidi dapat semakin beragam
dan mendukung perluasan akses pembiayaan perumahan bagi MBR.
“Kami menindaklanjuti arahan Menteri PKP melalui berbagai
langkah percepatan, termasuk implementasi Kepmen PKP Nomor 1721 Tahun 2026. BP
Tapera telah mengundang para pengembang rumah susun untuk mengunggah produknya
ke aplikasi SiKumbang. Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui
rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah
tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru Pudyo Nugroho.
Sebagai bagian dari strategi percepatan, BP Tapera
menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah subsidi untuk akad massal pada Desember
2026. Kegiatan yang direncanakan berlangsung di Jawa Timur tersebut akan
mencakup rumah tapak subsidi dan rumah susun subsidi, sebagai upaya memperluas
pilihan hunian terjangkau bagi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan
realisasi FLPP hingga akhir tahun.
Melalui evaluasi berkala, peningkatan kualitas SDM,
penguatan sinergi dengan pengembang dan perbankan penyalur, serta perluasan
realisasi rumah tapak dan rumah susun subsidi, BP Tapera berkomitmen mendukung
percepatan penyaluran FLPP. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan capaian
target tahun 2026 sekaligus memperluas akses kepemilikan hunian layak dan
terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
