Kejar Produktivitas Sawit, BPDP Genjot Kompetensi Pekebun Swadaya

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Produktivitas perkebunan kelapa sawit nasional masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan. Saat ini, produktivitas minyak sawit Indonesia rata-rata baru mencapai 3,6 ton per hektare, sementara sejumlah negara produsen sawit lainnya mampu mencapai 4 hingga 5 ton per hektare.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian terus menjalankan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit. Program ini menyasar pekebun sawit swadaya yang tersebar di 26 provinsi penghasil sawit.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Iim Mucharam mengatakan peningkatan kompetensi pekebun menjadi bagian penting untuk mendorong produktivitas. Terlebih, pekebun rakyat memiliki peran besar dalam industri sawit nasional.

“Kelapa sawit tidak lagi hanya dipandang sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Kelapa sawit tidak hanya sebagai penggerak pangan nasional, tetapi juga sumber kehidupan bagi jutaan keluarga petani,” kata Iim, Kamis (24/9/2026).

Iim mengatakan, pada 2025 produksi minyak sawit nasional mencapai sekitar 51 juta ton dengan luas areal 16,83 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 42 persen merupakan perkebunan rakyat. Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi pekebun swadaya adalah penerapan Good Agricultural Practices (GAP), akses terhadap bibit tersertifikasi, serta pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Karena itu, program pengembangan SDM tidak hanya diarahkan untuk memberikan pengetahuan teknis, tetapi juga menjadi penghubung pekebun dengan berbagai program pemerintah. Pekebun didorong memahami peluang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hingga kewajiban dan standar sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Selain menyasar pengetahuan, program ini menjadi penghubung pekebun untuk mengikuti isu maupun peraturan terbaru dalam bisnis kelapa sawit,” ujar Iim.

Program tersebut menyasar sekitar 2,6 juta pekebun sawit swadaya yang mengelola hampir 7 juta hektare lahan. Penguatan kapasitas dinilai penting karena kelompok pekebun ini menjadi bagian besar dari ekosistem sawit nasional, termasuk dalam menghadapi perkembangan industri dan implementasi kebijakan hilirisasi serta biodiesel.

“Memang fokusnya bagaimana kita memenuhi kebutuhan SDM sawit yang kompeten, yang inovatif, kemudian juga yang adaptif terhadap perubahan-perubahan. Karena perlu kita akui bahwa saat ini tingkat SDM kita memang masih butuh ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Divisi Penyaluran Dana SDM Perkebunan BPDP Sudi Bawa Suwita mengatakan pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan industri sawit, baik di sektor hulu maupun hilir.

“Hilirisasi industri sawit membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi modern, adaptif terhadap teknologi dan memahami standar-standar keberlanjutan global,” kata Sudi.

BPDP, lanjutnya, memastikan penyaluran dana pengembangan SDM pada 2026 dilakukan secara tepat sasaran dan akuntabel sehingga memberikan manfaat terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus taraf hidup petani dan praktisi sawit.

Penguatan SDM juga dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan lembaga pelatihan, termasuk LPP Agro Nusantara. Sudi mengatakan pekebun yang memahami tata kelola kebun secara baik diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga lebih siap menghadapi digitalisasi, tuntutan keberlanjutan, dan persaingan rantai pasok global.

“Petani yang dibekali dengan good agricultural practices dan wawasan tata kelola hilir tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas, tetapi juga siap bersaing dalam rantai pasok global. Kita tahu saat ini tantangan industri sawit ke depan semakin kompleks tentunya. Mulai dari isu-isu keberlanjutan, kemudian juga regulasi pasar internasional, hingga tuntutan digitalisasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, kunci utama terletak pada kolaborasi,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur LPP Agro Nusantara Pranoto Hadi Raharjo mengatakan pengembangan SDM tidak cukup berhenti pada transfer pengetahuan melalui pelatihan. Program harus mampu mendorong perubahan perilaku kerja pekebun sehingga pengetahuan yang diperoleh benar-benar diterapkan di lapangan.

“LPP Agro Nusantara memahami visi besar dari program ini yang bukan hanya sekadar pelatihan untuk menambah pengetahuan. Ini adalah langkah yang kita harap bisa membawa dampak besar bagi pekebun,” kata Pranoto.

Program pengembangan SDM tersebut mencakup pendidikan, pelatihan, pendampingan hingga fasilitasi dengan sasaran penyuluh, pendamping, pekerja, ASN, pengurus kelembagaan pekebun, hingga masyarakat yang berkaitan dengan sektor sawit. Dalam tiga tahun terakhir, LPP Agro Nusantara telah menyelenggarakan 211 kelas pelatihan dengan total 6.439 peserta. Selain pelatihan, pengembangan SDM juga dilakukan melalui program beasiswa SDM Sawit.

Kementerian Pertanian bersama BPDP dan LPP Agro Nusantara pada 2026 menyalurkan beasiswa kepada 5.000 mahasiswa di 42 perguruan tinggi. Sasaran utamanya adalah generasi muda dari wilayah sentra perkebunan sawit, terutama Sumatra dan Kalimantan.

Pranoto menegaskan capaian program tidak semata diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan. Lebih jauh, program diarahkan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat mengubah cara kerja pekebun di lapangan.

“Ini bukan hanya sekadar pelatihan untuk menambah pengetahuan. Tetapi ini adalah langkah yang kita harap bisa membawa dampak besar bagi pekebun,” ujar Pranoto.