JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus memperkuat kontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan komoditas strategis. Upaya tersebut sejalan dengan langkah pemerintah mengoperasionalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat dan distribusi kebutuhan pangan hingga tingkat desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat koordinasi KDKMP di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026), untuk mematangkan persiapan operasionalisasi koperasi secara serentak mulai 15 Oktober 2026. Pemerintah menyepakati percepatan pasokan barang subsidi, pemantauan 10.070 titik KDKMP, serta pembentukan posko pemantauan.
Zulkifli mengatakan, pemantauan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan kesiapan koperasi, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional. “Saya dan Pak Joao (Direktur Utama Agrinas) ini dapat arahan langsung dari Bapak Presiden. Mulai 15 Oktober, kita akan melakukan monitoring secara serentak. Seluruh kementerian dan wakil menteri sudah dibagi tugas untuk melakukan kunjungan selama 8 hari kedepan. Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum, kita cari tahu apa masalahnya,” ujarnya.
Sebanyak 10.070 titik KDKMP yang menjadi sasaran pemantauan tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ketersediaan barang subsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk, menjadi fokus utama untuk memastikan koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyarakat.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Denaldy Mulino Mauna, yang hadir bersama Direktur Bisnis, Ryanto Wisnuardhy dalam rapat tersebut mengatakan, penguatan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk antara pelaku usaha, pemerintah, dan ekosistem ekonomi di tingkat desa. “Ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memproduksi komoditas, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem yang mendukung keberlanjutan produksi, penyerapan hasil, dan distribusi kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara BUMN, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional,” ujar Denaldy.
Menurutnya, PTPN mendukung agenda strategis pemerintah melalui pengelolaan komoditas perkebunan sekaligus pengembangan komoditas pangan. Selain kelapa sawit, karet, tebu, dan kopi, PTPN juga mengembangkan komoditas seperti ubi kayu untuk memperluas kontribusi perusahaan terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.
“Kami melihat pengembangan komoditas pangan perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga akses pasar. Ke depan, peluang kolaborasi dengan berbagai pihak perlu terus dijajaki agar pengembangan komoditas dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus manfaat ekonomi bagi masyarakat,” katanya.
Penguatan ekosistem pangan nasional menjadi ruang bagi PTPN untuk menjajaki kolaborasi yang relevan dengan kompetensi dan mandat perusahaan. Peluang sinergi dengan koperasi desa dapat dikaji lebih lanjut sesuai kebutuhan, kesiapan rantai pasok, serta skema kerja sama yang disepakati para pihak.
Melalui pengembangan komoditas dan penguatan kemitraan, PTPN berkomitmen mendukung agenda ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong penciptaan nilai ekonomi yang berkelanjutan.
