![[Aggregator] Downloaded image for imported item #71852](https://jogjakini.com/wp-content/uploads/2026/08/kepala-dinas-sosial-dinsos-diy-suyarno-soal-banyaknya-data_260825233949-302-1-148x111.jpeg "[Aggregator] Downloaded image for imported item #71852")
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belakangan memicu keluhan dari sejumlah warga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka khawatir perubahan peringkat kesejahteraan tersebut berdampak pada bantuan sosial (bansos) yang selama ini diterima, terlebih ketika data desil yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan mereka sebenarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DIY Suyarno memastikan, perubahan peringkat desil dalam DTSEN tersebut tidak serta-merta menjadi alasan untuk menghentikan bansos bagi warga yang secara nyata masih membutuhkan. Dinsos DIY menyadari adanya warga yang mengalami kenaikan desil secara signifikan, tetapi kondisi ekonominya tidak ikut berubah.
“(Adanya perubahan terhadap desil -Red) ketika normal itu enggak terlalu banyak ya. Kalau ini (fenomena perubahan desil yang sedang terjadi belakangan ini -Red) menurut saya kurang normal, karena banyak sekali yang berubah,” kata Suyarno Selasa (25/8/2026).
Situasi tersebut, disebutnya berpotensi membuat warga yang sebenarnya masih layak menerima bantuan justru keluar dari kelompok prioritas penerima bansos. Berdasarkan Kepmensos Nomor 22/HUK/2026, keluarga yang masuk Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas penerima bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencakup hingga Desil 5.
Suyarno mengatakan, Pemda akan membahas mekanisme agar kondisi faktual keluarga tetap menjadi pertimbangan ketika terdapat ketidaksesuaian dengan data DTSEN. “Dinas Sosial harus menyikapinya secara bijak dan tidak serta-merta menghentikan bantuan bagi keluarga yang desilnya naik. Secara internal sedang didiskusikan skema agar keluarga yang desilnya naik, namun kondisi riilnya belum berubah, tetap bisa menerima bansos,” katanya.
“Saat ini belum ada jawaban pasti, namun terus dicari solusi terbaik,” ujarnya menambahkan.
Dia juga menyebut, Dinsos DIY akan melibatkan pendamping PKH untuk melakukan verifikasi faktual. Hasil verifikasi tersebut nantinya menjadi salah satu bahan untuk mencari formulasi penanganan bagi warga yang dinilai mengalami ketidaksesuaian pemeringkatan.
“Itu yang sedang kami godok juga, bisa jadi ada formulasi lain,” kata Suyarno.
[embedded content]
