Denny Indrayana Desak MK Diskualifikasi Cawapres yang tak Penuhi Syarat Pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Republik Indonesia periode 2011–2014, Prof Denny Indrayana, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi calon wakil presiden yang dinilai sejak awal tidak memenuhi syarat pendidikan. Menurut dia, permohonan tersebut bukan untuk memberhentikan wakil presiden dari jabatannya, melainkan membatalkan pencalonannya karena dinilai tidak memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat.

“Yang kita minta ke MK bukan pemberhentian dari jabatan wakil presiden, bukan. Itu forumnya impeachment. Yang kita minta adalah pembatalan diskualifikasi sebagai calon wakil presiden karena sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan SLTA atau sederajat,” ujar Denny saat diskusi media di Moikai Coffee, Yogyakarta, Senin (14/9/2026).

Denny mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan syarat pendidikan lewat peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pasal 18 pasal 3-nya mengatakan kalau sekolahnya di luar negeri wakil presiden tidak perlu menunjukkan bukti jadi tamat pendidikan SLTA. “Kita dikadali dengan syarat pendidikan lewat peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang pasal 18 pasal 3-nya mengatakan kalau sekolahnya di luar negeri wakil presiden tidak perlu menunjukkan bukti jadi tamat pendidikan SLTA,” ujarnya.

Menurut Denny, persoalan tersebut perlu diadvokasi agar menjadi pembelajaran dalam proses pemilu. Ia menilai syarat pencalonan tidak seharusnya diperlakukan secara main-main. Denny yakin para hakim MK adalah cermin-cermin negarawan yang mengerti bahwa mereka tidak hanya terikat dengan teks tapi juga terikat dengan sumpah jabatannya yang mengatakan mereka menegakkan konstitusi. Menurut dia, penegakan konstitusi juga berkaitan dengan upaya mencegah praktik curang dan manipulasi dalam pemilu, termasuk persoalan persyaratan pendidikan bagi calon.

“Menegakkan konstitusi itu bukan hanya teks tetapi juga semangat untuk melawan praktik-praktik curang manipulasi dalam pemilu. termasuk soal mengakali syarat pendidikan,” katanya.

Denny mengatakan permohonan tersebut telah diajukan ke MK pada 10 September 2026. Saat ini, pihaknya menunggu proses pemeriksaan dan tindak lanjut dari MK. Ia juga meminta MK membuka ruang persidangan untuk memeriksa persoalan tersebut secara terbuka. Menurutnya, batas waktu 14 hari kerja dapat menjadi kesempatan untuk memperoleh kejelasan tanpa menunggu persoalan berlarut-larut.

“Kami mohon dan berharap agar Mahkamah (Konstitusi) membuka ruang persidangan supaya ini jelas karena waktunya hanya 14 hari kerja. Daripada kita tersandera bertahun-tahun sebagaimana keaslian ijazah Pak Jokowi. Ini kita di Mahkamah Konstitusi, di forum yang mulia bisa mengetahui kejelasannya dalam waktu hanya 14 hari kerja. Jadi sebaiknya memang ini forum dibuka agar jelas semuanya,” katanya.