Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti saat diwawancara di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan terkait perubahan klasifikasi desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Permintaan tersebut muncul setelah banyak warga mengalami perubahan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan, perubahan tersebut perlu ditelusuri karena klasifikasi desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program penanganan kemiskinan dan bantuan sosial. Bahkan, terdapat warga yang mengaku mengalami kenaikan desil cukup jauh meski kondisi ekonominya tidak banyak berubah.
“Ini kemarin saya sudah protes juga sama Bu Endang (Plt Kepala BPS DIY), kok bisa desil berubah padahal ekonomi warga kami masih sama. Dasarnya seperti apa dalam sensus itu?,” kata Ni Made, Kamis (20/8/2026).
Dia menjelaskan, pemerintah saat ini menggunakan pembagian desil 1 hingga 10. Kelompok desil 1 sampai 5 pada prinsipnya masih menjadi sasaran intervensi penanganan kemiskinan, sedangkan desil 6 hingga 10 dianggap relatif mampu bertahan secara mandiri.
Ni Made menegaskan, persoalan yang ingin diketahui Pemda DIY bukan sekadar perubahan angka desil, melainkan kriteria yang digunakan untuk menempatkan seseorang ke dalam kelompok tertentu. Sebab, perubahan klasifikasi dapat berdampak pada akses masyarakat terhadap program bantuan maupun intervensi pemerintah.
“Bukan kita yang menentukan. Tinggal bicaranya adalah kriteria. Dia sampai di mana? Nah, ini bagaimana mereka mengklasifikasikan itu yang juga kita harus bertanya kepada BPS,” ujarnya.
