REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yogyakarta mengungkap kerusakan serius di Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu akibat pembangunan industri pariwisata berbasis korporasi. Berdasarkan investigasi Walhi Yogyakarta, sebanyak 13 korporasi wisata telah mengubah bentang alam karst seluas lebih dari 34,46 hektare di kawasan lindung tersebut.
Dalam siaran pers yang dikirimkan Senin (5/1/2026), sejumlah destinasi wisata yang disebut terlibat antara lain Heha Ocean View, Obelix Sea View, Drini Hills, Drini Park Resourt, D’Girijati Hotel & Beach Club, Queen of The Sout Beach Resort & Hotel, Inessya Resort, Casa Coco Resort Villa & Cottage, Stone Valley, Jungwok Blue Ocean, Edge Resort, hingga On The Rock. Walhi menilai kerusakan ini bersifat permanen karena menghilangkan fungsi karst sebagai penyimpan air dan pengatur sistem hidrologi alami.
Selain perubahan bentang alam, Walhi juga mencatat praktik ekstraksi air tanah secara masif. Dari sampel tiga korporasi, Drini Park tercatat mengekstraksi sekitar 41 juta liter air per tahun, Queen of The South Beach Resort & Hotel sekitar 23,3 juta liter, dan Heha Ocean View sekitar 19 juta liter.
Walhi menegaskan aktivitas tersebut bertentangan dengan regulasi perlindungan KBAK Gunungsewu yang telah ditetapkan menjadi kawasan lindung nasional melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 17 Tahun 2012, serta berpotensi melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Atas kondisi tersebut, Walhi Yogyakarta mendesak pemerintah untuk melakukan audit keseluruhan industri pariwisata di KBAK Gunungsewu, mencabut seluruh izin yang tidak sesuai wilayah peruntukan, serta menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan yang telah ditimbulkan berdasarkan aturan yang berlaku,” ujar Ketua Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Yogyakarta, Rizki Abiyoga.
