Sosiologi dalam Memahami Demontrasi Mahasiswa di Jakarta: Suara Moral atau Pusaran Kepentingan Oligarki?

Tonny Rivani

Politik | 2026-06-19 09:53:53

OPINI – Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat sipil bermunculan selama dua hari terakhir. Setelah demo di Jakarta dan kota-kota lain pada Jumat (12/06), ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi di pertigaan Jalan Gejayan, Yogyakarta, pada Sabtu (13/06) dikutip dari BBC Indonesia..

Fenomena Demonstrasi baik Mahasiswa maupun masyarakatkan sipil sebagai sebuah gerakan tuntunta terhadap sebuah harapan atau bahkan tuntutan di diharapkan. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa sering menjadi kekuatan moral dalam perjalanan bangsa. Dari gerakan yang mengantarkan lahirnya perubahan politik pada 1966 hingga reformasi 1998, mahasiswa tampil sebagai kelompok yang membawa kritik terhadap kekuasaan dan memperjuangkan kepentingan publik. Di tengah berbagai dinamika politik masa kini, demonstrasi mahasiswa kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya, apakah gerakan tersebut murni lahir dari idealisme, ataukah berpotensi terseret ke dalam pusaran kepentingan oligarki dan elit politik?

Dalam demokrasi, demonstrasi merupakan hak konstitusional warga negara. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah bagian dari kehidupan politik yang sehat. Mahasiswa memiliki legitimasi moral untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Kritik terhadap pemerintah, parlemen, maupun lembaga negara merupakan bagian dari mekanisme kontrol sosial yang penting.

Namun, sejarah politik juga memperlihatkan bahwa setiap gerakan sosial dapat menjadi ruang yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan. Ketika demonstrasi memperoleh perhatian publik dan media, tidak sedikit kelompok politik yang berusaha memanfaatkannya untuk memperkuat posisi atau melemahkan lawan politik. Karena itu, gerakan mahasiswa sering berada di persimpangan antara idealisme dan kepentingan yang lebih luas.

Konsep oligarki sendiri banyak dibahas oleh Jeffrey A. Winters, yang menjelaskan bahwa oligarki adalah kondisi ketika kelompok yang memiliki konsentrasi kekayaan mampu mempertahankan dan memperluas pengaruhnya terhadap proses politik. Dalam konteks ini, persaingan politik tidak hanya berlangsung di ruang parlemen atau partai, tetapi juga dapat memengaruhi ruang publik melalui berbagai cara.

Sementara itu, pemikir Italia Antonio Gramsci menekankan pentingnya perebutan hegemoni, yaitu kemampuan membentuk opini dan kesadaran masyarakat. Dalam perspektif tersebut, narasi dan simbol yang berkembang di ruang publik menjadi bagian dari arena persaingan pengaruh. Karena itu, gerakan mahasiswa yang memiliki daya tarik moral dapat menjadi objek dukungan, pendekatan, atau bahkan upaya klaim dari berbagai aktor politik.

Di sisi lain, tidak tepat pula untuk serta-merta menganggap setiap aksi mahasiswa sebagai hasil rekayasa elit. Mahasiswa memiliki tradisi intelektual, organisasi, dan budaya kritik yang panjang. Banyak aksi lahir dari kegelisahan nyata terhadap persoalan ekonomi, pendidikan, penegakan hukum, hingga tata kelola pemerintahan. Menyederhanakan seluruh gerakan sebagai “titipan” kepentingan politik justru mengabaikan kapasitas mahasiswa sebagai subjek yang berpikir dan bertindak secara mandiri.

Yang perlu diwaspadai adalah ketika ruang gerakan kehilangan independensinya. Dukungan terhadap suatu aksi dapat berubah menjadi intervensi apabila agenda mahasiswa bergeser mengikuti kepentingan pihak yang memiliki sumber daya politik atau ekonomi. Pada titik itu, suara moral berisiko berubah menjadi alat dalam kontestasi kekuasaan.

Filsuf Hannah Arendt pernah menekankan bahwa ruang publik adalah tempat warga bertindak dan berbicara demi kepentingan bersama. Gagasan ini mengingatkan bahwa legitimasi gerakan sosial tidak hanya berasal dari besarnya massa, tetapi juga dari integritas tujuan dan keterbukaan terhadap dialog.

Dalam tradisi Islam, nilai keadilan dan tanggung jawab moral juga mendapat penekanan kuat. Al-Qur’an memerintahkan agar umat menjadi penegak keadilan dan menjadi saksi yang benar, tanpa dipengaruhi kebencian ataupun keberpihakan yang tidak adil. Prinsip tersebut menuntut agar kritik terhadap kekuasaan dilakukan secara jujur, namun sekaligus menghindari manipulasi demi kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Penulis , demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI dapat dipandang sebagai cerminan dinamika demokrasi Indonesia. Gerakan itu membawa potensi menjadi suara moral yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tetapi juga menghadapi risiko terseret ke dalam pusaran kepentingan oligarki maupun elit politik. Menjaga independensi, transparansi agenda, dan komitmen terhadap kepentingan publik adalah syarat agar idealisme mahasiswa tetap menjadi kekuatan yang membangun, bukan sekadar instrumen dalam persaingan kekuasaan.