Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD saat diwawancarai Kamis (25/6/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Mantan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut berkomentar tentang pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tahu tentang dalang yang membiayai demonstrasi. Menurut Mahfud, sebaiknya Presiden Prabowo mengungkap secara blak-blakan pihak yang diduga membiayai aksi demonstrasi jika memang memiliki informasi dan bukti terkait hal tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud untuk menanggapi pidato Prabowo yang mengaku mengetahui ada pihak-pihak yang membayar demonstran untuk turun ke jalan belakangan ini. “Mestinya ya Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang dibayar, siapa yang membayar,” kata Mahfud usai peluncuran buku Politik Hukum di Indonesia edisi ke-13 di Yogyakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurut Mahfud, tudingan mengenai adanya demonstrasi bayaran seharusnya disertai penjelasan yang jelas mengenai pihak yang terlibat. Ia menilai pernyataan yang hanya menyebut adanya demonstran bayaran tanpa mengungkap aktor di belakangnya tidak akan memberikan manfaat bagi perbaikan situasi.
“Harusnya diomongin aja terang-terangan lah. Ini, BEM ini dibayar ini, ini yang bayar kan gitu,” ujarnya.
Mahfud membandingkan tudingan tersebut dengan kritik yang selama ini disampaikan mahasiswa kepada pemerintah. Menurutnya, mahasiswa umumnya menyampaikan kritik secara terbuka dengan menyebut persoalan, kebijakan, maupun institusi yang menjadi sasaran kritik.
“Kayak mahasiswa kan jelas, ini salahnya di sini lho pemerintah disebut, pemerintahnya disebut, kebijakannya. Kalau hanya bilang mahasiswa dibayar, terus siapa yang mau diperbaiki di tengah kita? Kalau mahasiswa jelas kan kalau kritik pemerintah nyebut kasusnya, MBG, korupsinya sekian, ini sekian, ini ini, kan disebut, ini pelakunya, kan gitu, ini institusinya,” ungkapnya.
