REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Dua pusat unggulan di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Center for Digital Society (CfDS) dan Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK), menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem jurnalisme berbasis pengetahuan melalui forum Silaturahmi dan Pemberitaan Aktual Fisipol (SAPA FISIPOL) beberapa waktu lalu.
Forum ini menjadi jembatan strategis antara dunia akademik dan media, mempertemukan para peneliti dengan jurnalis dari berbagai media nasional dan lokal dalam upaya menghadirkan pemberitaan yang berbasis data, kritis, dan relevan.
Sekretaris Eksekutif CfDS, Syaifa Tania memperkenalkan CfDS sebagai unit riset yang berfokus pada isu digital dan masyarakat itu memiliki sejumlah kajian mutakhir terkait kecerdasan buatan dan tata kelola informasi digital. Salah satu studi CfDS yang menjadi sorotan adalah penelitian tentang dampak teknologi AI terhadap pengemudi ojek daring di Jakarta dan Yogyakarta.
Penelitian tersebut mengungkap bahwa fitur AI dalam aplikasi tidak hanya memengaruhi efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan ketidakpastian kerja dan skema pengupahan yang tidak transparan.
Ia menekankan bahwa teknologi tidak dapat dilepaskan dari dampak sosialnya. “Generative AI berkembang sangat cepat dan kini sudah sangat familiar di masyarakat. Tapi ini juga menghadirkan tantangan serius dalam ekosistem masyarakat digital. AI bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga menyangkut aspek sosial dan keadilan. Kami ingin pendekatan teknologi tidak melupakan aspek manusianya,” ungkap Tania.
CfDS juga aktif menjawab isu-isu kebijakan terkini melalui kanal CfDS Response, serta menyelenggarakan pelatihan kebijakan publik berbasis AI bekerja sama dengan Google dan Korika. Program pelatihan ini ditujukan bagi kementerian dan lembaga negara agar mampu merancang kebijakan digital yang inklusif, etis, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Kebijakan berbasis AI harus tetap memiliki nilai kepublikan. Tidak semua hal yang digital otomatis cocok diterapkan tanpa kesiapan substansi,” katanya.
Di sisi lain, PPKK Fisipol UGM juga memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN). Sejak berdiri pada 2008, PPKK disebut telah menjangkau lebih dari 9.000 ASN dari berbagai daerah, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), melalui pelatihan berbasis evidence.
“ASN memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan pembangunan. Kami memastikan mereka tidak hanya memahami teknis administratif, tapi juga mampu membuat kebijakan yang berbasis data dan evidence,” ujar Wakil Direktur PPKK, Dr Pradhikna Yunik Nurhayati.
Yunik menyampaikan selain pelatihan teknis, PPKK juga menjadi mitra pemerintah daerah dalam perumusan dokumen perencanaan pembangunan, manajemen kelembagaan, serta forum-forum kebijakan strategis seperti Papua Strategic Policy Forum.
“Kami mencoba menjembatani kebutuhan masyarakat di daerah dengan pendekatan akademik yang aplikatif. Di sinilah kampus bisa mengambil peran nyata dalam proses pembangunan,” ucapnya.
SAPA FISIPOL direncanakan menjadi agenda rutin untuk mendekatkan dunia riset dengan dunia media secara lebih organik. Kegiatan ini tidak hanya memperkenalkan program kampus, tetapi juga menjadi forum mendengar langsung tantangan dan kebutuhan para jurnalis di lapangan. “Fisipol berharap hubungan antara kampus dan media tidak sebatas narasumber dan pewarta, melainkan menjadi kemitraan jangka panjang yang saling memperkuat,” ujar Koordinator Kantor Media dan Humas FISIPOL UGM, Velina Aulia.
