REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Suasana kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Yogyakarta tampak berbeda Senin (15/6/2026) siang. Ratusan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) yang mengenakan almamater biru memadati kawasan tersebut untuk menyuarakan kegelisahan mereka terhadap kondisi negara yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.
Massa yang berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII itu menggelar aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut. Mereka melakukan long march dari kawasan Kotabaru menuju Kantor DPRD DIY dan melanjutkan aksi di Titik Nol Kilometer.
Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar menyampaikan aksi yang digelar ini menyoroti berbagai persoalan mulai dari kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga isu reformasi kepolisian dan militerisme di ranah sipil.
Setidaknya ada enam tuntutan yang disuarakan kepada pemerintah. “Pada aksi kali ini kami membawa enam tentutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia Bangkrut. Salah satu yang kami bawakan mengenai menelmahnya nilai tukar rupiah. Ini kan akhirnya berpengaruh sebagai efek domino, hingga meningkatnya harga BBM,” ujarnya, Senin (15/6/2026).
Tuntutan yang pertama menuntut pemberhentian total MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KOPDES. Kedua, turunkan harga BBM dan bahan pokok. Ketiga, menuntut pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kebijakan fiskal dan keuangan negara. Keempat, menuntut kejelasan proses reformasi Kepolisian Republik Indonesia dan revisi UU Polri. Kelima, hentikan militerisme di ranah sipil. Keenam, menuntut perbaikan pola komunikasi pemerintah dan mengakui segala kesalahannya.
“Salah satu masalah yang kerap muncul di ruang publik adalah cara penyampaian pernyataan oleh pejabat negara yang sering dianggap gaya komunikasi yang konfrontatif, meremehkan kritik, atau bahkan menyalahkan pihak lain atas suatu masalah yang muncul. Pendekatan semacam ini tidak solutif, cenderung untuk melindungi citra institusi dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, tuntutan untuk mengubah pola komunikasi menjadi lebih terbuka, transparan, dan akuntabel memang sangat mendesak,” katanya.
Masyarakat, lanjutnya, tidak hanya membutuhkan pernyataan yang terkesan menenangkan kondisi, atau pihak yang jelas, diperlukan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan. Pemerintah diminta untuk berhenti bersikap defensif dan mengakui jika ada kekeliruan, dan fokus pada solusi serta dialog publik yang sehat.
“Praktik komunikasi yang membangun demi terciptanya kepercayaan publik serta mengembalikan legitimasi institusi pemerintahan,” ujarnya.
