Rano Karno soal Pramono Mungkin Susul Retret: Suratnya Tunda, Bukan Larang

Jakarta –

Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengatakan kemungkinan Gubernur Jakarta Pramono Anung mengikuti retret kepala daerah gelombang dua. Rano menjelaskan surat instruksi dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu bukan melarang mengikuti retret, melainkan hanya menunda.

“Mungkin, bisa saja (ikut gelombang dua). Ingat, sekali lagi, surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin lagi teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang,” kata Rano Kepada wartawan di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).

Sementara itu, Rano Karno memastikan akan datang ke acara penutupan retret kepala daerah yang diselenggarakan di Magelang, Jawa Tengah. Ia akan datang karena dirinya diundang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Oh iya (datang), saya kan diundang memang tanggal 27. Ingat, wakil diundang itu 27, hanya untuk penutupan,” ujarnya.

Saat kembali ditanya awak media apakah Pramono Anung ikut retret di Magelang, Rano menyerahkan hal itu kepada DPP PDIP. Ia hanya akan menjalankan tugas sebagai Plh Gubernur selama seminggu.

“Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain, ini bukan juga pekerjaan mudah teman-teman ya, jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ucapnya.

Kemendagri Siapkan Retret Gelombang Dua

Diketahui, puluhan kepala daerah tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Kemendagri menyampaikan akan ada retret gelombang dua.

Pelaksanaan retret kepala daerah gelombang kedua itu menunggu sidang sengketa hasil pilkada dari Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab masih ada kepala daerah yang masih bersengketa.

“Ya, mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya,” kata Bima Arya di gerbang Akmil Magelang, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

“Ya, menunggu keputusan MK,” sambungnya.

Sebanyak 47 kepala daerah tidak mengikuti retret di Akmil Magelang tanpa alasan. Selain itu, ada 6 kepala daerah yang juga absen, namun menyertakan alasan sakit dan keperluan keluarga.

“Jadi, yang tidak datang ini kan tadi mungkin terlambat, mungkin tersendat, dan lain-lain begitu. Jadi, tadi berapa, 47. 47 belum hadir di sini. Ya, ini masih kita dalami,” kata Bima.

Bima mengungkapkan puluhan kepala daerah yang absen itu tidak memberikan alasan. Dia menyebut panitia akan menghubungi kepala daerah yang tak hadir.

“Artinya, tidak ada kabar ini. Ini bisa saja dari latar belakang mana pun. Bisa juga masih belum masuk ya. Bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah, karena itu, panitia akan terus menghubungi yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat, apakah harus digantikan oleh wakil begitu,” tegasnya.

Dia juga menjelaskan terdapat 6 kepala daerah yang absen dengan alasan. Rinciannya, lima kepala daerah sedang sakit dan satu kepala daerah ada kepentingan keluarga.

(bel/taa)