REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan biaya per calon jamaah haji Indonesia 2026 tetap turun Rp2 juta, meskipun harga avtur pesawat terbang naik. Pemerintah tidak ingin memberatkan jamaah haji Indonesia, termasuk di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk kenaikan avtur bahan bakar pesawat terbang.
“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026, kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta rupiah, walaupun harga avtur naik,” kata Presiden Prabowo di hadapan sekitar 800 birokrat saat Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu (8/5/2026).
Pemerintah RI dan DPR RI pada tahun 2025 telah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tetap turun sebesar Rp2 juta sehingga besaran BPIH tahun ini mencapai Rp87.409.366 per jamaah. Jumlah itu turun jika dibanding BPIH tahun 2025 yang berjumlah Rp 89,4 juta.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR menjelaskan Presiden Prabowo telah menginstruksikan apabila ada kenaikan komponen biaya haji pada tahun ini, kenaikan itu jangan dibebankan kepada calon jamaah haji Indonesia. Irfan kemudian menjelaskan sebelum perang pecah antara Iran melawan zionis Israel dan Amerika, rata-rata biaya penerbangan per jamaah ada di kisaran Rp33,5 juta.
Namun, saat perang meletus yang imbasnya harga avtur turut melambung, pihak maskapai mengusulkan ada penambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya rata-rata per orang diperkirakan meningkat menjadi Rp46,9 juta atau naik 39,85 persen. Sementara itu, jika ada perubahan rute (re-routing) untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya dapat melambung hingga Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara maskapai Arab Saudi, Saudi Airlines, mengusulkan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang. Walaupun demikian, Menhaj Irfan menekankan arahan Presiden Prabowo tetap menjadi pegangan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.
sumber : Antara
