JAKARTA — Program hilirisasi mineral memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba periode Januari–April 2026 mencapai Rp48,95 triliun. Hingga 15 Mei 2026, angka tersebut telah meningkat menjadi sekitar Rp56 triliun atau tercatat tumbuh 6,21 persen secara tahunan. Di balik capaian tersebut, sejumlah smelter dalam ekosistem MIND ID menjadi penopang utama penguatan industri pengolahan mineral nasional.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut tiga proyek yang telah selesai dan mulai beroperasi, yakni smelter milik PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di JIIPE Gresik.
“Khusus untuk smelter tembaga PT Freeport di JIIPE Gresik, kehadirannya menjadi salah satu tonggak penting untuk memperkuat kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam negeri,” ujar Tri dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI.
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi yang menjadi bagian dari program hilirisasi mineral nasional, terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.
Dari jumlah tersebut, lima smelter telah selesai dibangun dan sembilan sisanya masih dalam proses penyelesaian, dengan total realisasi investasi mencapai 7,8 miliar dolar AS.
Kapasitas industri pengolahan yang terbentuk cukup signifikan. Smelter nikel terintegrasi memiliki kapasitas input 24,9 juta ton per tahun dengan output 924.780 ton per tahun.
Smelter tembaga memiliki kapasitas input dua juta ton per tahun dengan output 460 ribu ton katoda per tahun. Sementara smelter bauksit mampu memproses input 19,6 juta ton per tahun dengan output alumina sebesar 7,4 juta ton per tahun.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa basis industri pengolahan mineral mulai terbentuk,” ujar Tri.
Pemerintah menegaskan bahwa target hilirisasi tidak akan hanya berhenti pada pembangunan fisik. Setiap smelter harus mampu beroperasi secara produktif, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Pemerintah tidak hanya melihat hilirisasi dari pembangunan fisik semata, tapi juga dari kesiapan operasi, kesinambungan bahan baku, pemenuhan lingkungan serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan,” katanya.
Progres ini mendapat respons positif dari Komisi VII DPR RI. Anggota Fraksi Golkar Yusman mengapresiasi capaian tersebut sekaligus mendorong pemerintah memberikan rincian progres smelter yang masih dalam penyelesaian.
“Nah ini kan saya lihat dari 14 perusahaan ini ada yang sudah selesai lima. Nah ini mungkin perlu keterangan sedikit rinci progresnya sudah berapa persen untuk menuju selesai,” ujar Yusman.
Senada, anggota Fraksi PAN Alfont mendorong pemerintah mempercepat penyelesaian smelter yang tersisa agar dampaknya terhadap ekonomi nasional semakin besar.
“Bagaimana caranya dipacu, didorong supaya smelter-smelter ini beres, produksi bisa jalan, kita mampu untuk mendorong perekonomian,” kata Alfont.
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
