
Jakarta, CNN Indonesia —
Beragam upaya dilakukan pemerintah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai target 8 persen, termasuk optimalisasi sektor pariwisata yang mencatatkan kontribusi sebesar 4,01 persen pada Produk Bruto Domestik di kuartal III tahun 2024, meningkat 0,11 persen dibandingkan tahun 2023.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto menyampaikan, Rapat Koordinasi Isu Strategis Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang diadakan di Kantor Gubernur DIY bertujuan menghimpun berbagai kendala dan masukan guna merumuskan langkah untuk mendukung pengembangan wisata di daerah. Rapat itu dihadiri oleh unsur Pemerintah Daerah, pengelola Taman Wisata Borobudur (TWB), hingga asosiasi perusahaan bidang perjalanan wisata.
“Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu menjadikan tanggung jawab bagi kita semua,” ungkap Sahli Haryo, Rabu (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun salah satu strategi yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, mendorong ekonomi digital, serta mendukung sektor pariwisata. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi, khususnya karena Indonesia sebagai negara Archipelago memiliki banyak destinasi wisata.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sejumlah harapan, mulai pengembangan wilayah dan infrastruktur pendukung, pengembangan transportasi publik untuk memudahkan akses dan mengurangi biaya menjangkau lokasi wisata, pengembangan produk-produk wisata agar lebih variatif untuk mengoptimalkan spending wisatawan, hingga peningkatan kualitas destinasi wisata terkait.
Secara khusus, Sahli Haryo menyoroti beberapa isu strategis, antara lain upaya mendorong peningkatan kunjungan untuk wisata Nusantara, serta aksesibilitas terkait diskon tiket perjalanan di momen Idulfitri.
Kemudian, peningkatan kualitas pariwisata, upaya mendorong kebijakan di bawah Kemenko Perekonomian untuk dapat mengakomodir sektor pariwisata seperti melalui pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pelatihan bagi SDM tenaga kerja.
“Kuantitas pariwisata memang penting, namun memang saya setuju bahwa kualitas lebih penting, sehingga perlu menjadi perhatian bersama terkait pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kami sangat terbuka terhadap kajian-kajian lain, menimbang bahwa kami merupakan induk baru di sektor pariwisata,” pungkas Sahli Haryo.
(rea/rir)