Prof Mahfud MD mengakui Komisi Reformasi Polri turut menyoroti persoalan promosi dan rekrutmen di tubuh kepolisian yang dinilai masih bermasalah.
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) Mahfud MD mengakui komisi tersebut turut menyoroti persoalan promosi dan rekrutmen di tubuh kepolisian yang dinilai masih bermasalah. Mahfud mencatat masih ada persoalan dalam proses kenaikan pangkat di kepolisian, di antaranya anggota yang belum memenuhi syarat namun bisa naik pangkat lebih cepat.
“Rekrutmen, promosi, rotasi, dan sebagainya itu menjadi bagian yang dibahas,” ujar Mahfud di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (22/12/2025).
“Kita mencatat ada orang yang pangkatnya enggak naik-naik, ada orang yang belum memenuhi syarat tiba-tiba sudah naik pangkat,” kata dia menambahkan.
Mahfud juga mengungkap adanya dugaan praktik pembayaran dalam proses rekrutmen maupun pendidikan di kepolisian di luar mekanisme resmi. “Bahkan, orang ikut Sespim (Sekolah Staf dan Pimpinan Polri) agar dapat Brigjen, dan sebagainya itu bayar. Bayar ke siapa? Ya bayar ke temannya yang ngurus,” ujar dia.
“Kalau ditanya di rekeningnya Polri, enggak ada, kan, tidak boleh bayar itu,” lanjut Mahfud.
Ia menambahkan bahwa rekrutmen calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) juga disebut diwarnai sistem penjatahan. “Jadi rekrutmen mau masuk Akpol juga sekarang sudah pakai jatah-jatahan juga. Sehingga produk-produk beberapa tahun terakhir ini tidak selektif sebenarnya, tapi karena kedekatan hubungan, karena hubungan politik, dan sebagainya,” ucap dia.
Menurut Mahfud, berbagai persoalan tersebut kini masih dalam tahap pendalaman oleh KPRP. “Itu semua menjadi bahan diskusi yang cukup mendalam, dan itu nanti akan diputus melalui masukan-masukan,” ujar Mahfud.
sumber : Antara
