Yogyakarta, CNN Indonesia —
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, Mahfud MD angkat bicara perihal ramai tagar ‘Indonesia Gelap‘ yang digunakan massa mahasiswa saat demonstrasi menolak sejumlah kebijakan pemerintah.
Mahfud beranggapan, penyebutan Indonesia Gelap tak sepenuhnya benar. Baginya, masih ada sisi terang dari rezim yang sekarang.
“Tidak seluruhnya gelap, ada juga yang terang dan yang terang itu tidak perlu diprotes kan,” kata Mahfud saat ditemui di UGM, Sleman, DIY, Kamis (20/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pakar hukum tata negara itu mencontohkan, Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa dilihat secara positif sebagai sebuah program pemerintah. Demikian pula kebijakan diet ketat anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
“Efisiensi, siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman Orde Baru kita marah karena negara tidak efisien, lalu reformasi juga keluhannya tidak efisien. Lalu, pak presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi,” ungkap Mahfud.
Ia menambahkan, mendiang Ekonom Soemitro Djojohadikusumo pernah mengungkap kebocoran anggaran pembangunan sebesar 30 persen saat masa Orde Baru. Mungkin, lanjut Mahfud, Prabowo hanya menindaklanjuti temuan ayahnya itu.
“Dulu zaman Orde Baru saja inefisiensinya menurut Pak Soemitro kan 30 persen, nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya, Pak Prabowo harus efisiensi kita lakukan, kita hormati itu,” ucap Mahfud.
Mahfud menggarisbawahi efisiensi anggaran juga mestinya selektif, sehingga menghilangkan potensi uang pelicin (kickback) dalam setiap proyek, jalan-jalan hingga flexing di kalangan pejabat menggunakan anggaran negara yang dimanipulasi.
“Saya kira itu harus diefisienkan dan menurut saya Pak Prabowo betul. Tetapi harus dikritik kalau lalu bidang ini 10 persen, bidang ini 20 persen, bidang ini 60 persen, potong-potong gitu kan kurang,” kata dia.
Bagaimanapun, Mahfud menilai aksi unjuk rasa di berbagai daerah sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah merupakan suatu bentuk aspirasi yang juga harus dihargai.
“Mungkin isi dari atau materi dari protes-protes itu mungkin benar juga, tetapi kita tidak boleh bersikap nihilis, tidak boleh selalu berpandang setiap yang dilakukan oleh pemerintah misalnya salah, tidak. Hal-hal tertentu saja yang perlu dikritisi, karena banyak hal lainnya yang mungkin bagus dan harus kita apresiasi,” jelas Mahfud.
“Gerakan-gerakan yang sekarang timbul, ya silakan nanti dinilai dan diolah sendiri oleh pemerintah melalui proses-proses yang demokratis. Demokrasi yang berkeadaban, yang terbuka, menampung semua aspirasi yang memang menjadi hak konstitusional warga negara. Tapi sekali lagi kita tidak bersifat nihilis,” sambungnya.
Perombakan kabinet kemarin, semisal. Kata Mahfud langkah ini disikapi secara skeptis oleh sejumlah kalangan. Ia pun tak sepakat dan memilih melihat proses berjalan.
“Beberapa misalnya yang kemarin ada reshuffle orang lalu nyinyir, menurut saya ya kita tunggu, mungkin akan memperbaiki keadaan misalnya di bidang pendidikan tinggi. Jadi kita harus tanggapi dulu secara positif sebelum membuahkan hasil atau sebelum mulai melangkah dari kebijakan-kebijakan baru,” pungkasnya.
Aksi “Indonesia Gelap” yang diinisiasi para mahasiswa dan tagar #KaburAjaDulu yang kini ramai di media sosial dinilai merupakan bentuk kekecewaan rakyat atas situasi negara saat ini.
Kemarahan rakyat dipantik sejumlah kebijakan pemerintah seperti efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun yang berdampak pada pelayanan publik, makan bergizi gratis (MBG), serta revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ digelar di Jakarta dan beberapa daerah lain sejak Senin (17/2). Aksi puncak rencananya digelar pada Kamis (20/2).
(dal/kum)
