Sleman, CNN Indonesia —
Belasan pekerja kontrak Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) Yogyakarta dirumahkan hanya beberapa hari setelah masing-masing meneken kesepakatan kerja baru.
Muchamad Ridwan (43) adalah salah satu pekerja kontrak TVRI Yogyakarta yang dirumahkan per 6 Februari 2025. Dia sudah bekerja 14 tahun sebagai kontributor berita sebelum dinonaktifkan.
Pria yang karib disapa Trembel itu bercerita jika dirinya tak pernah benar-benar terpikir bakal dirumahkan, mengingat sekitar sepekan sebelumnya ia dan kawan-kawan senasib baru saja menandatangani kontrak kerja anyar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itu sekitar seminggu (sebelum dirumahkan), kita tandatangan kontrak baru sampai bulan Desember,” kata Trembel kepada CNNIndonesia.com saat dihubungi, Selasa (11/2).
Trembel bilang, statusnya di TVRI Yogyakarta adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Terbatas (PKWT). Dia mengatakan kontraknya diperbarui setiap tahun oleh lembaga penyiaran milik negara itu.
Saat itu, menurut Trembel, mereka yang memperbarui kontrak antara lain tujuh kontributor untuk lima kabupaten/kota se-DIY, termasuk dirinya. Kemudian, sepuluh pekerja kontraktual lainnya, meliputi editor, penyiar dan juru bahasa isyarat.
Namun, belum genap seminggu setelahnya atau pada tanggal 4 Februari 2024, Trembel dan para pekerja kontrak lainnya memperoleh surat undangan bersifat penting tertanda Kepala Stasiun TVRI Yogyakarta, Budy Kurniawan.
Mereka diundang menghadiri acara tertera pada surat, yakni ‘Arahan Kepala Stasiun Yogyakarta terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025’.
Dalam Ruang Rapat Koordinasi Siaran TVRI Stasiun Yogyakarta itu mereka menerima kenyataan pahit harus dirumahkan hingga waktu yang tak ditentukan.
“Intinya beliau-beliau pimpinan ini menyampaikan TVRI Yogyakarta tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja). Cuma dirumahkan, enggak ada surat, hanya lisan,” tutur dia.
“Saat itu disampaikan karena anggarannya nol untuk kami-kami, karena pemangkasan-penghematan,” sambungnya.
Sekalipun, setelah teken kontrak baru itu Trembel dan kawan-kawan sebenarnya telah melihat gelagat diet anggaran ini.
Pada 31 Januari 2025 kemarin muncul sebuah edaran bahwa program ‘Jogja Hari Ini’ durasi on air dipotong dari satu jam menjadi 30 menit saja.
Selain itu, setiap kontributor hanya dipersilakan mengirimkan satu berita untuk program tersebut. Plus, satu berita kontributor akan ditayangkan di program ‘Jogjawarta’. Padahal, normalnya bisa dua atau tiga materi per hari.
“Nah baru Rabu itu (6 Februari dirumahkan) dipanggil ke kantor, dinamikanya memang cepat sekali, pimpinan juga bilang begitu,” kata Trembel.
Hati Trembel masih bertanya-tanya. Mengapa efisiensi anggaran ini berupa penonaktifan pekerja, bukannya penghematan melalui pemilihan berita secara lebih selektif layaknya periode pandemi Covid-19 silam.
Sedangkan pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) pada pos honor output kegiatan dan jasa profesi cuma 40 persen saja bila mengacu ke Surat Nomor S-37/MK.02/2025 yang merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.
“Ini enggak 40 persen, tapi 100 persen dan dampaknya ke kita (kontributor/honorer,” ucap Trembel.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah pekerja kontrak TVRI Yogyakarta dirumahkan imbas pemberlakuan efisiensi anggaran oleh pemerintah.
Salah satu pekerja kontrak itu adalah Yusuf Adhitya Putratama (34). Pria yang karib disapa Adhit itu merupakan salah satu kontributor TVRI wilayah Gunungkidul, DIY yang dirumahkan per 6 Februari 2025 kemarin.
Lewat akun media sosial pribadinya, dia turut membagikan momen mendatangi kantor TVRI Yogyakarta untuk menerima keputusan dirumahkan tersebut.
Dalam unggahannya, terlihat Adhit juga berpamitan dengan para karyawan lain yang diwarnai suasana haru di kantor lembaga penyiaran yang berada di Jalan Magelang, Kecamatan Mlati, Sleman tersebut.
Kepada CNNIndonesia.com, Adhit mengaku baru mendapat pemberitahuan mengenai penonaktifan dirinya ini baru pada 5 Februari 2025 kemarin atau sehari sebelum dia dipanggil ke kantor.
“H-1 (dirumahkan) itu saya diinfo ada rapat, terus ditanya sudah tahu belum sementara kontri (kontributor) juga tenaga honorer dirumahkan,” kata Adhit saat dihubungi, Senin (10/2).
Adhit menuturkan, dalam rapat itu petinggi kantornya menyampaikan sebenarnya tak ingin menempuh keputusan merumahkan para pekerja kontrak ini. Tapi, apa daya. Kebijakan diet ketat anggaran membuat mereka tidak punya pilihan lain.
Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno menjelaskan hanya kontributor TVRI di daerah yang terdampak efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan kontributor TVRI berstatus pekerja lepas atau freelance dan dibayar berdasarkan jumlah berita yang dikirim ke redaksi.
“Yang terdampak hanya kontributor di TVRI daerah. Kontributor itu freelance sifatnya, mereka dibayar per berita yang dipasok. Kalau tidak tayang ya, tidak dibayar. Dan kadang mereka juga memasok untuk media lain,” kata Iman kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/2).
Iman menuturkan kebijakan ini juga menyesuaikan kemampuan anggaran stasiun TVRI di daerah masing-masing. Sebab, ada stasiun TVRI di daerah yang menghentikan kontributor memasok berita, tapi ada pula yang tidak menghentikannya.
(kum/ugo)
