REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) siap mengawal pelaksanaan Astacita Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, khususnya hal pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan. Caranya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa bagian selatan.
Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyampaikan, pembangunan infrastruktur menjadi syarat utama dalam mengangkat potensi wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini masih tertinggal. Menurut dia, pembangunan jalur tol dan kereta yang menghubungkan kawasan selatan ke wilayah utara sangat penting untuk membuka akses logistik hasil pertanian, perikanan, dan UMKM.
“DPD RI sebagai representasi daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah selatan, khususnya DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, mendapat perhatian serius demi mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi,” ucap Hemas dalam rapat koordinasi pembangunan infrastruktur bersama Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2025).
Hemas menyampaikan, harapan pemerintah daerah di kawasan Jawa bagian selatan membutuhkan akses seluas-luasnya, khususnya di sektor infrastruktur. Tujuannya agar ekonomi pesisir Jawa selatan mampu bersaing secara kompetitif dengan wilayah lain. “Konektivitas sangat menentukan. Produk pertanian yang melimpah di selatan harus bisa cepat dipasarkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika infrastrukturnya mendukung,” ujarnya.
Astacita poin ke-2 dan 6, yakni ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi, perlu diimplementasikan dalam kebijakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan wilayah. “Kami menyadari bahwa DPD RI punya ruang strategis untuk ikut menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional, agar aspirasi daerah benar-benar terakomodasi,” ucap Hemas.
Menurut dia, DPD RI mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis wilayah dengan pendekatan konferensi atau musrenbang khusus, melibatkan kementerian, pemda, akademisi, dan pelaku usaha. Hemas menilai, langkah itu lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik infrastruktur yang menyokong sektor produktif di wilayah selatan Jawa.
“Kami ingin ada model yang sistematis, terfokus, dan tertopang oleh data serta aspirasi masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab konstitusional DPD RI untuk membangun kemitraan efektif dengan kementerian teknis, termasuk Kemenko Infrastruktur,” ucap Hemas dalam forum yang dihadiri kepala daerah dari DIY dan Jawa Tengah selatan itu.
Tidak ketinggalan, Hemas mengajak seluruh stakeholder untuk membangun komitmen kuat guna mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. “Jika kita mampu menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka kawasan selatan tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal, tapi justru menjadi pilar penting ketahanan pangan nasional,” kata Hemas.
