REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Konferensi Internasional pertama bertajuk The 1st International Conference on Development Economics and Sustainability (ICDES) yang diselenggarakan pada 6–7 Agustus 2025 secara daring dari Yogyakarta menghasilkan peta jalan baru bagi pembangunan berkelanjutan. Inisiatif yang digerakkan oleh Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini berhasil merumuskan sejumlah terobosan strategis berbasis ilmu pengetahuan, inovasi kelembagaan, dan kekuatan sosial masyarakat.
Di tengah tekanan global seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan disrupsi teknologi, Guru Besar Ekonomi Lingkungan dan Sumber Daya UMY, Prof Endah Saptutyningsih menyebut ICDES 2025 tampil sebagai ruang dialog yang produktif dan aplikatif. Forum yang menghubungkan ratusan peserta lintas negara dan disiplin, serta menggandeng sejumlah perguruan tinggi sebagai co-host ini bukan sekadar ajang akademik, melainkan digagas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan nyata yang dapat diterapkan di tingkat nasional hingga komunitas lokal.
“Tanpa kepercayaan dan partisipasi masyarakat, inovasi kelembagaan akan sulit bertahan. Pembangunan seharusnya tidak hanya bertumpu pada infrastruktur atau kebijakan top-down, tetapi berakar pada modal sosial yang memperkuat ikatan dan kolaborasi warga,” katanya, Senin (11/8/2025).
Ia mencontohkan studi kasus pengelolaan sampah di Tasikmalaya dan adaptasi iklim di Lamongan bagai bukti konkret bahwa inovasi yang melibatkan komunitas dapat bertahan dan berkembang. Model ini, menurutnya mampu menjadi prototipe solusi pembangunan yang dapat direplikasi oleh daerah lain, terutama dalam isu lingkungan dan ketahanan iklim.
“Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan berbasis partisipasi dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan konteks lokal. Bagi masyarakat, pesan ini berarti bahwa solusi lingkungan dan tata kelola tidak hanya datang dari atas, melainkan juga tumbuh dari inisiatif bersama di tingkat akar rumput,” ungkap Prof Endah.
Sementara Ekonom senior Dr Vivi Alatas mengajak peserta melihat pembangunan dari sudut pandang psikologi dan perilaku manusia. Melalui kerangka Easy, Attractive, Social, Timely (EAST), ia menunjukkan bahwa kebijakan yang efektif tidak selalu harus mahal atau rumit. Pendekatan ini terbukti efektif dalam banyak studi kasus global dan dapat diterapkan secara luas di Indonesia, mulai dari memperbaiki tingkat partisipasi sekolah hingga mengoptimalkan program kesehatan masyarakat.
“Intervensi kecil, bila dirancang dengan cermat, bisa membawa dampak besar. Kebijakan yang baik tidak selalu harus mahal atau kompleks. Yang penting adalah desainnya sesuai perilaku dan kebutuhan masyarakat,” kata Dr Vivi.
Selain itu, perspektif kesetaraan juga mendapat sorotan tajam dari Assoc Prof Firman Witoelar dari Australian National University. Melalui data Indonesia Family Life Survey (IFLS), ia memaparkan hambatan struktural yang masih menghambat kontribusi perempuan secara optimal.
Solusi seperti penyediaan layanan penitipan anak, pelatihan keterampilan fleksibel, dan kebijakan ramah ibu bekerja menjadi investasi jangka panjang yang tak hanya mendukung perempuan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. “Kesempatan kerja dan pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan tidak hanya adil secara moral, tetapi juga menguntungkan perekonomian secara keseluruhan,” ucapnya.
Sinergi Pengetahuan Kebijakan dan Aksi Nyata
Dalam kesempatan yang sama, Chairman ICDES 2025, Dr Khalifany Ash Shidiqi, menekankan bahwa konferensi ini harus menghasilkan langkah-langkah implementatif. Tiga pendekatan utama yaitu penguatan modal sosial, intervensi berbasis perilaku, dan kebijakan inklusif gender menjadi pilar transformasi pembangunan yang berkelanjutan dan kontekstual.
Meski diselenggarakan secara virtual, ICDES 2025 diharapkan mampu membawa semangat bahwa solusi global bisa berakar dari lokal. Gagasan-gagasan yang lahir dari forum ini diyakini memberi harapan baru terhadap pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya milik negara maju, tetapi bisa diwujudkan dari komunitas-komunitas yang berdaya dan saling percaya.
“Paparan dari para pembicara tidak berhenti di ruang diskusi, tetapi diharapkan bisa diimplementasikan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Inilah yang membedakan ICDES sebagai forum yang aplikatif,” ungkapnya.
