Yogyakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari ini, Jumat (10/4).
Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan pihaknya menetapkan WFH bagi ASN setiap hari Rabu, mulai 15 April 2026.
Sementara Surat Edaran (SE) yang mengatur hal itu masih harus melalui revisi dan pengesahan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Rabu (pekan) depan sudah dieksekusi, sudah diterapkan,” kata Made, Jumat (10/4).
Ketentuan ini berbeda dengan arahan Pemerintah Pusat yang menerapkan WFH bagi ASN setiap Jumat mulai hari ini, 10 April 2026. Pemda DIY beralasan memilih WFH hari Rabu untuk menghindari penyalahgunaan untuk long weekend.
Dalam SE Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ASN juga diimbau untuk melakukan penghematan bahan bakar minyak (BBM), membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta mengoptimalkan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan.
Pemda DIY akan membagi implementasi dari imbauan ini di hari yang berbeda atau selain setiap Rabu. Nantinya, ini juga akan termaktub dalam SE yang diteken Sultan HB X.
“Jadi itu kan di SE Mendagri tidak cuma WFH tapi ada juga kita harus car free day dan lain-lain. Jadi kalau ditumpuk satu hari Jumat itu kayaknya agak susah, istilahnya dalam mengaturnya susah,” ujar Made.
Car free day sendiri mengacu pada kebijakan Pemda DIY yang telah diujicobakan sejak Januari 2026 lalu. Aturan berlaku bagi para ASN dengan tujuan demi menciptakan lingkungan kantor yang ramah lingkungan, sehat, dan bebas polusi.
“Lebih nyaman memang, dan lebih efektif itu di WFH di hari Rabu, car free day tetap di Jumat. Jadi car free day ini kita imbau berlaku di seluruh OPD/instansi Pemda DIY,” lanjut Made.
Masih mengacu SE Mendagri, Pemda DIY juga akan mematuhi imbauan efisiensi energi lain macam penghematan air serta pengaturan penggunaan listrik.
Made bilang, pihaknya telah menyiapkan form pemantauan untuk memonitor atau mengevaluasi antara sebelum dan sesudah pelaksanaan hemat energi.
“Ada form rencana strategis dari kepala OPD seperti apa nantinya. Pastinya ada inovasi-inovasi ini yang kita harapkan akan muncul di masing-masing OPD itu terkait dengan ini,” ujarnya.
Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.
Pemerintah juga membatasi penggunaan mobil dinas dan mendorong penggunaan transportasi publik. Tak hanya itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas dalam negeri hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.
(fra/kum/fra)
Add
as a preferred
source on Google
