REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — Lazismu BMT UMY terus meneguhkan komitmennya dalam mewujudkan ekosistem bebas riba. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Serah Terima Kartu Lunas Pembebasan Hutang Riba (PHR) kepada 18 penerima manfaat yang merupakan tenaga kebersihan dan petugas keamanan (security) di Yogyakarta, yang dinilai rentan terjerat praktik utang berbasis riba.
Wakil Ketua Pengurus BMT UMY, Prof Halim Purnomo menyampaikan program ini merupakan bagian dari ikhtiar kolektif dalam merespons maraknya fenomena pinjaman online (pinjol) dan praktik utang berbunga di masyarakat.
“Ini merupakan secercah harapan dari tangan-tangan pengelola BMT UMY saget memberi, menebar manfaat kepada pajenengan sedoyo,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara Serah Terima Kartu Lunas Pembebasan Hutang Riba (PHR) di Kantor Pusat BMT UMY, Sabtu (18/4/2026).
Dalam program PHR kali ini, total dana yang disalurkan mencapai Rp 225.330.153. Dana tersebut terdiri dari hibah sebesar Rp 51.665.918 dan skema qardh (pinjaman tanpa bunga) sebesar Rp 173.664.235. Adapun dana yang disalurkan merupakan bagian dari CSR dan donasi yang dihimpun, serta menjadi program berkelanjutan yang diupayakan meningkat setiap tahun.
Halim juga menyebut, BMT UMY tengah menyusun langkah ekspansi agar jangkauan manfaat dapat meluas hingga tingkat nasional.
“Mudah-mudahan setiap tahun meningkat, seiring dengan semangat-semangat anggota menjadi bagian dari keluarga besar BMT dan ikhtiar kita bisa terwujud untuk menambah ekspansi, menambah ekspansi jangkauannya biar semakin luas,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Umat Mandiri Berkemajuan (UMB), Uang Wari, menyampaikan program PHR sendiri telah berjalan selama sembilan tahun dan menyasar berbagai segmen, mulai dari pelaku UMKM, tenaga pendidik, hingga kini petugas kebersihan dan keamanan. Terdapat dua skema bantuan yang diberikan dalam program ini, yakni qardh (pinjaman tanpa tambahan) dan qardh hasan (hibah penuh) bagi penerima yang dinilai sudah tidak mampu melanjutkan pembayaran utang.
Uang menekankan bahwa pemberian kartu lunas bukan sekadar simbol apalagi sekadar bantuan finansial, melainkan gerakan perubahan pola pikir agar masyarakat tidak kembali terjerumus dalam praktik utang riba. Para penerima manfaat itu diingatkan bahwa utang, terutama yang berbasis riba memiliki dampak luas terhadap kehidupan.
“Bapak Ibu akan menerima kartu lunas sebagai bukti bahwa hutang Bapak Ibu telah diambil alih atau telah dilunasi oleh BMT UMY. Semoga ini bukan hanya sebagai seremonial, tetapi bisa dijadikan sebagai upaya kita semua untuk benar-benar berazam pada diri kita sendiri, untuk kita tidak akan masuk ke jurang yang sama, yaitu jurang hutang,” ujarnya.
“Kita paham bahwa hutang ini sangat menyita pikiran kita, menyita waktu, menyita segalanya, bahkan sampai ada yang kami menemukan hubungan keluarga sudah tidak harmonis. Kami juga pernah menemukan sampai ada yang mau bunuh diri,” ungkapnya menambahkan.
Dia juga menyoroti fenomena pinjaman online yang kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa. Kemudahan akses dinilai menjadi jebakan yang membuat banyak orang terjerat utang tanpa mempertimbangkan risiko. “Kalau tidak imannya kuat, bermudah-mudahan tinggal pencet-pencet, duitnya masuk. Tapi setelah itu kita lupa dosanya banyak, bunganya tinggi, belum bagi teror, dan sebagainya,” katanya.
Lebih jauh, Uang berharap para penerima manfaat dapat berubah dan menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing dengan menyebarkan edukasi bahaya riba.
“Kami berharap Bapak-Ibu menjadi perpanjangan tangannya BMT UMY untuk mensiarkan dakwah riba di lingkungan terkecil. Yuk sama-sama kita jangan bermudah-mudahan dengan pinjol, judol, dan rentenir,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pengurus Lazismu DIY, Eka Yuhendri, berharap program ini dapat dikembangkan menjadi gerakan nasional. Menurutnya, pembebasan utang riba tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan spiritual masyarakat.
Eka juga menyoroti tingginya angka masyarakat yang terjerat riba di DIY, termasuk di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, program seperti PHR dinilai penting sebagai bagian dari pemulihan sosial ekonomi.
“Pembebasan hutang riba, ini branding program yang bagus. Saya harap ini nanti juga bisa kita lebihkan ke skala nasional,” katanya.
Salah satu penerima manfaat, Puput Purnomo mengaku sempat ragu akan menerima bantuan tersebut. Namun, kabar pelunasan utangnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Baginya, kartu lunas yang diterima bukan sekadar dokumen, melainkan awal kehidupan baru yang lebih tenang tanpa tekanan utang.
“Sebenarnya dari program yang kami terima ini, belum lama kami dapatkan informasinya. Sudah lama kami menikmati dalam tanda kutip menikmati hutang riba ini. Kami ini pelaku, bukan sekadar korban riba. Berkat komunikasi yang baik, kami kemudian dari BMT UMY, dan karen rezeki dari Allah, Allah mudahkan, sehingga kami mendapatkan manfaat ini. Kami menerima kartu lunas,” katanya.
