Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq saat menyampaikan sambutannya dalam acara peletakan batu pertama revitalisasi Satuan Pendidikan TK Aisyiyah Pembina Banguntapan, Yogyakarta, Jumat (24/7/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL — Persoalan kekurangan murid di sejumlah sekolah dasar (SD) negeri menjadi perhatian pemerintah. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu daerah, tetapi juga ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pun membuka wacana penataan kembali sekolah negeri yang mengalami kekurangan murid. Salah satu opsi yang dinilai perlu dipertimbangkan adalah regrouping atau penggabungan sekolah.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq tak menepis kekurangan murid di sekolah negeri dipengaruhi oleh berbagai faktor. Persoalan ini perlu dilihat secara komprehensif.
“Saya dengar yang di SD Negeri Kota Yogyakarta, di Sleman juga mengalami hal yang sama. Jadi ini banyak daerah yang mengalami kasus serupa bahwa SD negeri, termasuk juga beberapa sekolah swasta, mengalami kekurangan murid,” kata Fajar usai melakukan peletakan batu pertama dalam program revitalisasi Satuan Pendidikan TK Aisyiyah Pembina Banguntapan, Yogyakarta, akhir pekan lalu.
“Ada banyak faktor, faktor demografi. Yang kedua memang ada tren orang tua memilih sekolah-sekolah swasta yang dianggap punya kualitas. Mereka mau memasukan anak, meskipun berbayar. Yang ketiga, meskipun orang tua ada tren memasukkan anak mereka ke sekolah-sekolah keagamaan,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah daerah telah mengambil inisiatif melakukan penataan melalui regrouping sekolah. Kebijakan ini dapat menjadi opsi untuk menyesuaikan jumlah satuan pendidikan dengan kondisi demografi dan persebaran peserta didik. Regrouping dilakukan dengan menggabungkan sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan atau memiliki jumlah siswa yang sangat sedikit. Dengan demikian, jumlah siswa dapat dikonsolidasikan.
Fajar mencontohkan, sekolah dengan jumlah siswa hanya lima orang dan sekolah yang memiliki 50 siswa pada dasarnya tetap membutuhkan pengelolaan satuan pendidikan. Karena itu, ketika jumlah siswa sangat sedikit, efektivitas penyelenggaraan pendidikan perlu dipikirkan kembali.
“Saya kira ini lebih sehat, karena beban sekolah yang siswanya 5 orang atau 50 orang itu sama saja (operasionalnya -Red),” katanya.
Ia menegaskan, wacana regrouping tidak semata-mata ditujukan untuk mengurangi jumlah sekolah. Pemerintah juga melihat peluang untuk melakukan redistribusi guru agar penempatan tenaga pendidik lebih sesuai dengan kebutuhan sekolah.
