Yogyakarta, CNN Indonesia —
Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembahasan terkait revisi UU TNI semestinya dilakukan di warung kopi hingga ruang diskusi. Anies mengingatkan bahwa TNI adalah milik rakyat.
“Jadi, teman-teman sekalian, kalau boleh saya jawab, TNI itu milik rakyat. Karena itu semua, yang dibahas terkait dengan TNI, biarkan dibahas di warung kopi, biarkan dibahas di ruang diskusi, dibahas di ruang seminar, dibahas di ruang-ruang terbuka, bukan dibahas di ruang tertutup yang tidak diketahui oleh rakyat,” kata Anies dalam acara diskusi Intelektual Muslim di UII, Sleman, DIY, Jumat (21/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies melihat semua masyarakat mencintai TNI dan menginginkan mereka profesional serta berpihak kepada rakyat.
“Karena TNI itu milik rakyat. Biarlah dia dibicarakan oleh rakyat, toh yang membicarakan itu rakyat Indonesia sendiri yang memiliki TNI,” katanya.
“Terlebih undang-undang yang dibahas secara terbatas, tertutup, hasilnya tidak matang. IKN contohnya. Kemudian, Omnibus contohnya. Kenapa? Diputuskan dulu baru terjadi perdebatan. Tidak. Biarkan ini menjadi milik rakyat yang dibahas di mana-mana. Toh ini adalah milik kita semua,” ujarnya.
Anies menilai sebuah undang-undang logis direvisi bila sudah berjalan dua dekade, demikian pula UU TNI. Menurutnya, bukan sesuatu yang aneh selama revisi tak mendatangkan problem dan sesuai koridornya.
“Jangan sampai revisi ini justru membebani institusi pertahanan dengan tugas-tugas baru yang justru bisa mengurangi fokus utamanya. Karena fokus utamanya apa tadi, pertahanan negara,” kata Anies.
Anies menyoroti bagaimana proses legislasi RUU TNI dilakukan secara tergesa-gesa dan tanpa cukup memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami juga mengkaji.
Pembahasan secara transparan, menurutnya, penting demi kematangan sebuah kebijakan. Selain memperjelas rambu-rambu hukum dan memastikan ketiadaan dampak buat mereka yang awam terhadap perubahan aturan ini.
“Dan apakah revisi ini menyelesaikan problem-problem yang hari ini sering dirasakan? Apa itu? Meritokrasi. Bagaimana promosi, bukan berdasarkan koneksi, tapi berdasarkan prestasi,” ucapnya.
Sementara di satu sisi, Anies bahkan sampai sekarang belum bisa mengakses draf RUU TNI yang disahkan pada Kamis siang kemarin.
“Nah, jika urusan sebesar ini, diputuskan secara terburu-buru, maka boleh kita khawatir bahwa dampaknya tidak maksimal, bahkan mungkin justru tidak berdampak baik bagi TNI sendiri, apalagi bagi negara,” ujar Anies.
“Karena itu, kalau boleh saya mengatakan, jika revisi ini memang bertujuan untuk memperkuat TNI, maka kita perlu memastikan tidak ada celah yang dapat mengalihkan fokus TNI dari tugas utamanya,” lanjutnya.
DPR telah mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna ke-15 masa sidang II 2024-2025.
Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memastikan RUU TNI yang telah disahkan menjadi undang-undang tak akan mengembalikan dwifungsi ABRI atau TNI.
Dia juga memastikan usai pengesahan RUU TNI tak ada lagi prajurit aktif yang bertugas di lembaga sipil, kecuali 14 instansi yang diatur dan diizinkan. Sjafrie menegaskan semua prajurit aktif di instansi sipil harus mundur atau pensiun dini.
“Kita akan rapihkan semuanya. Yang penting saya kan tadi mengatakan, kesejahteraan prajurit harus kita perhatikan,” katanya.
(fra/kum/fra)
