Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN baru khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
Menurut Purbaya, keputusan untuk membentuk PT DSI diambil setelah pemerintah menemukan praktik under-invoicing alias manipulasi nilai ekspor oleh sejumlah eksportir.
Prabowo mengambil langkah tersebut usai menerima laporan adanya eksportir yang menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik itu ditemukan pada sejumlah komoditas strategis seperti batu bara dan crude palm oil (CPO).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Langkah itu keluar ketika Bapak Presiden mendapatkan informasi bahwa ada banyak under-invoicing. Artinya kita atau para pengusaha ngirim barang ke luar negeri, entah batu bara, entah CPO, harganya dimainin lebih rendah dibanding harga yang dijual di luar, atau kadang-kadang volumenya diturunkan. Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah,” ujar Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival, Jumat (22/5).
Menurut Purbaya, praktik tersebut membuat negara dirugikan karena penerimaan pajak ekspor dan pajak penghasilan menjadi lebih kecil. Selain itu, devisa hasil ekspor juga lebih banyak diparkir di luar negeri.
Purbaya mengaku sempat diminta langsung oleh Prabowo untuk mempelajari praktik tersebut. Ia kemudian memeriksa pola ekspor 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia secara acak.
Dari hasil pemeriksaan itu, ia menemukan banyak perusahaan mengekspor barang melalui perusahaan perantara di Singapura sebelum dikirim ke Amerika Serikat. Selisih harga yang terjadi disebut sangat besar.
“Rupanya mereka ekspor dari Jakarta ke Amerika, tapi enggak langsung, mereka lewat ke pedagang perantara di Singapura. Jadi saya periksa pedagang perantaranya, perusahaan dia juga. Harga dari sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika,” jelasnya.
Ia mengatakan kondisi itu membuat negara kehilangan potensi penerimaan yang besar. Oleh sebab itu, ia merasa harus melakukan perbaikan agar keuntungan bisa masuk ke dalam negeri semua.,
“Kalau saya sebagai Menteri Keuangan, saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya,” ujarnya.
Awalnya, Purbaya mengaku sempat mengusulkan pengetatan pengawasan di lapangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Namun, menurut dia, Presiden Prabowo memilih solusi yang lebih menyeluruh dengan membentuk DSI sebagai satu-satunya lembaga pengekspor.
“Pak Presiden pikir sebaiknya ya udah kita beresin aja sekalian, kita buat satu lembaga atau badan pengekspor namanya DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia, di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ,” jelas Purbaya.
Melalui skema tersebut, pemerintah meyakini praktik under-invoicing dan penyelundupan ekspor bisa ditekan.
Purbaya bahkan memperkirakan penerimaan negara dari pajak penghasilan dan pajak ekspor dapat meningkat hingga dua kali lipat.
“Nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program pembangunan daerah,” pungkasnya.
(dhz/sfr)
Add
as a preferred
source on Google
