Jakarta, CNN Indonesia —
Ratusan massa aksi ‘Indonesia Gelap‘ kompak menyanyikan lagu ‘Bayar, bayar, bayar’ milik band punk Sukatani di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Massa dengan pakaian serba hitam itu berkumpul sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kemudian menyanyikan lagu milik Sukatani itu pada 14.30 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Mau bikin SIM, bayar polisi!” pekik ratusan massa aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
“Mau jadi polisi, bayar polisi!” sambung massa aksi Indonesia Gelap.
Lagu ‘Bayar, bayar, bayar’ dinyanyikan sembari menunggu kedatangan rombongan massa lain untuk bergabung ke lokasi aksi di kawasan dekat Istana Kepresidenan yakni sekitar Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda di simpang Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Sebagian dari massa gabungan Indonesia Gelap pada hari ini ada yang mengawali aksi dengan longmars dari TIM di daerah Cikini menuju Patung Kuda di Medan Merdeka, depan kawasan Monas.
Sebagai informasi, lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ karya Sukatani menjadi viral karena mengandung lirik tentang membayar oknum polisi untuk melakukan sejumlah kegiatan. Atas lagunya yang sudah sering pula ditampilkan di panggung musik, belakangan Sukatani sampai harus menarik lagu tersebut dari berbagai platform dan meminta maaf kepada Polri.
Hal itu sontak mengundang kemarahan publik yang menduga penarikan lagu serta permintaan maaf ke Kapolri itu dilakukan personel Sukatani karena represi aparat.
Namun, pada Jumat pagi ini, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membantah dugaan ada represi aparat terhadap Sukatani untuk menarik lagu dan membuat rekaman video permintaan maaf.
Sigit mengaku tidak bermasalah dengan kritik yang disampaikan dalam lagu tersebut, serta menduga ada kesalahpahaman.
“Tidak ada masalah. Mungkin ada miss, namun sudah diluruskan,” ujarnya, Jumat pagi tadi.
“Polri tidak antikritik, kritik sebagai masukkan untuk evaluasi, dalam menerima kritik tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan,” imbuhnya.
Sementara itu, ada empat klaster utama yang menjadi fokus puncak aksi Indonesia Gelap pada hari ini.
Pertama, menuntut pemerintah mengesahkan undang-undang pro rakyat: RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Kedua, menolak aturan antirakyat, seperti revisi UU TNI, UU Polri, Tatib DPR, UU Minerba, dan UU Kejaksaan. Ketiga, mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran, kabinet gemuk, program makan bergizi gratis (MBG), proyek strategis nasional (PSN) bermasalah, serta rencana penghapusan tunjangan kinerja (tukin) dosen dan guru.
Tuntutan lain dalam klaster keempat adalah pembatalan sederet kebijakan problematik. Ini meliputi desakan membatalkan multifungsi TNI/Polri, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, penggunaan APBN untuk Danantara, dan pembangunan IKN Nusantara.
Aksi Indonesia Gelap telah berlangsung setidaknya selama sepekan terakhir. Digawangi mahasiswa, termasuk yang tergabung dalam BEM SI, massa maraton mengkritisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan lebih dari 100 hari.
Pada hari ini selain di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di kota lain seperti Yogyakarta, Solo, hingga Makassar.
(kid/skt)
