Anak SD berbaris. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — DPRD DIY meminta bupati dan wali kota se-DIY bergerak cepat menangani persoalan anak tidak sekolah yang jumlahnya mencapai 13.669 anak per Maret 2026. Pemerintah diminta tidak hanya melakukan verifikasi data, tetapi juga segera mencari solusi agar ribuan anak tersebut kembali mendapatkan akses pendidikan.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan, persoalan anak tidak sekolah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemda DIY. Menurut dia, anak usia sekolah wajib difasilitasi penuh untuk memperoleh layanan pendidikan.
“Jadi kalau dia setingkat SD dan SMP ya bisa kemudian difasilitasi penuh oleh Bupati dan Wali Kota. Kemudian untuk yang SMA dan SMK ini bisa difasilitasi oleh Pemda DIY. Ini harus ada jalan keluar,” kata Eko, Jumat (8/5/2026).
Data anak tidak sekolah tersebut diperoleh dari hasil konsolidasi Dapodik dan Pusdatin Dikdasmen. Dari total 13.669 anak, sebanyak 8.066 anak sudah diverifikasi lengkap beserta penyebabnya, sedangkan 5.603 lainnya masih dalam proses verifikasi.
Menurut Eko, terdapat 18 indikator penyebab anak tidak sekolah. Beberapa di antaranya karena tidak ada biaya pendidikan, sudah bekerja, menikah muda, pengaruh lingkungan, hingga lokasi sekolah yang jauh dari rumah.
“Ada beberapa hal yang menjadi penyebab atas berbagai hal yang tadi misalnya ya tidak mau sekolah, kemudian tidak ada biaya, sekolahnya jauh dari rumah, ada yang merasa juga sudah cukup dengan pendidikan yang ada, sudah menikah dan lain-lainnya ini,” ujarnya.
